NAWACITAPOST.COM — Sebuah peringatan keras menggema di ruang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI. Di bawah lampu kristal Gedung Parlemen yang megah, Dr Andi Maryam, Sekjen Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes), membongkar realita pahit yang selama ini tersembunyi di balik jas putih para calon tenaga kesehatan Indonesia.
Selasa, 14 April 2026, menjadi saksi bagaimana Maryam meluapkan kegelisahannya atas fenomena "komersialisasi pendidikan" yang kian mencekik.
"Tarif Praktik yang Tidak Masuk Akal!"
Dengan nada bicara yang tegas namun penuh keprihatinan, Maryam menuding rumah sakit telah menjadikan mahasiswa kesehatan sebagai ladang bisnis. Ia menyoroti tingginya biaya praktik klinis yang harus dibayar mahasiswa demi mendapatkan kompetensi.
Baca Juga: Gema Harapan dari Lewoleba: Bupati Kanisius Tuaq Resmikan 'Benteng' Kesehatan Lembata!
"Tidak bisa dikatakan kompeten jika mahasiswa tidak melewati praktik rumah sakit. Tapi sekarang? Tarifnya terlalu dikomersialisasi! Kami menuntut pemerintah segera menetapkan standarisasi tarif!" seru Maryam di hadapan para wakil rakyat.
Ironisnya, di tengah biaya yang melambung tinggi, jumlah mahasiswa kesehatan justru merosot tajam. Sektor kebidanan disebut sebagai yang paling menderita—biaya kuliah yang mahal tidak sebanding dengan kepastian masa depan dan sulitnya menembus ujian kompetensi.
Diskriminasi Pendidikan: Jawa vs Papua
Bukan hanya soal uang, Maryam juga membedah luka lama tentang ketimpangan pendidikan di Indonesia. Ia mempertanyakan keadilan pemerintah dalam menetapkan standar kelulusan yang disamaratakan dari Sabang sampai Merauke.
Mahasiswa di Papua dipaksa mengerjakan soal ujian yang sama dengan mahasiswa di Jawa, tanpa mempedulikan kesenjangan fasilitas dan kualitas pengajar.
"Bagaimana dengan tenaga kesehatan di Papua? Di Timur Indonesia? Siapa yang mau ke sana jika sistemnya seperti ini?" tanya Maryam retoris.
Panggilan untuk Penyelamatan PTS Kesehatan
Kondisi ini dianggap sebagai lonceng kematian bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kesehatan jika pemerintah tidak segera turun tangan. Maryam mendesak adanya intervensi nyata, mulai dari transparansi soal ujian hingga peningkatan skema bantuan atau UKT yang lebih masuk akal guna menutupi biaya praktik yang mahal.
"Ini adalah upaya menyelamatkan anak bangsa. Tolong berikan kontribusi lebih kepada pendidikan kesehatan swasta agar distribusi tenaga kesehatan tidak hanya menumpuk di kota besar, tapi juga menyentuh pelosok Timur Indonesia," pungkasnya.
Akankah jeritan dari Senayan ini membuahkan hasil, ataukah calon penyelamat nyawa bangsa ini akan terus menjadi korban birokrasi dan komersialisasi yang tanpa henti?
Artikel Terkait
Gebrakan Revolusioner Kemnaker: Menembus Batas Anggaran demi 70 Ribu Pasukan Tenaga Kerja Terampil!
Gema Kemenangan dari Kaki Gunung Wilis, SMPN 1 Ngetos Ukir Sejarah di Hari Jadi Nganjuk ke-1089
Transformasi Pendidikan Kesehatan Nasional, HPTKes Bawa Visi Standarisasi Mutu Global
Sinergi dan Kompak! Siswi SMPN 2 Gondang Sabet Juara 1 Terompah Panjang di HUT Nganjuk ke-1089
Gemuruh Prestasi di SMPN 7 Nganjuk, Borong Juara dari Seni Tradisi hingga Olahraga Modern