Proyek Megah, Sistem Keropos: Janji Politik Makan Bergizi Gratis di Pusaran Kritik dan Korupsi

Baca Juga: DPR: Wakil Rakyat Atau Debt Collector Pajak?

Kontras Dua Janji: Ke Mana 19 Juta Lapangan Kerja?

Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengingatkan kembali tujuan bernegara yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu meningkatkan taraf hidup, membebaskan masyarakat dari kebodohan melalui pendidikan, serta menjamin kesehatan.

Ray menilai, MBG hanyalah program penunjang. Hakikat kesejahteraan yang utama adalah penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis.

Adapun program kampanye dan status saat ini:

• Makan Bergizi Gratis (MBG): Dipaksakan berjalan demi menjaga tingkat kepuasan publik, meski sistem korup dan salah sasaran.
• 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Ghaib. Tidak jelas realisasinya dan tidak dijadikan prioritas utama.

"Kalau memang janji kampanye harus diwujudkan, bagaimana dengan 19 juta lapangan pekerjaan itu yang juga janji pemerintah? Tapi kita tidak tahu sekarang seperti apa. Mengapa itu tidak diprioritaskan?" cecar pria kelahiran Mandailing Natal tersebut dengan nada tinggi.

Baca Juga: Air Mata Haru dan Decak Kagum Warnai Pelepasan Siswa PAUD Hijaiyah Pasirgintung

Retorika "Podium" Koperasi Desa Merah Putih

Tidak hanya MBG, Ray juga menyentil kemunculan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Berbeda dengan MBG yang memiliki basis moral karena diucapkan saat kampanye, KDMP dituding sebagai produk instan yang lahir dari spontanitas podium.

"Kalau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) itu hasil podium karena tiba-tiba muncul, lalu dipidatokan besoknya ada KDMP," ungkap Ray membandingkan.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Di tengah desakan mahasiswa yang meminta program ini distop dan tuntutan evaluasi total dari masyarakat, akankah pemerintah tetap keras kepala melanjutkan MBG demi "investasi" popularitas politik, atau berani berbalik arah demi menyelamatkan uang rakyat? Kita tunggu episode drama berikutnya.(FSM)