Dengan kebijakan saat ini, memang banyak kader yang dinonaktifkan, tapi Poerwati mengaku para kader tetap bersatu. " Apapun yang terjadi, Kader tetap semangat," tandasnya.
Di ruangan Fraksi PDI Perjuangan, para kader sepakat, per 1 Maret mau Colling down dulu alias stop semua kegiatan kader, hingga ada pembicaraan lanjutan kemudian ada revisi kebijakan.
Terkait hal ini, Dyah Katarina yang saat ni menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Surabaya menjelaskan awal mula kegaduhan ini.
" Kegaduhan ini bermula sejak ada pengumuman Walikota tentang Kader Hebat Surabaya," Ujar. (27/2)
Pengumumannya, nanti ada 3 atau 4 kader per RT yang akan dipilih dan diseleksi sebagai kader terbaik dan menerima insentif 400rb/bulan. Orang-orang ini akan menangani semua kegiatan para kader selama ini.
" Nah pertanyaannya, kader yang lain dikemanakan, padahal di PKK ada kriteria kader khusus dan kader umum. Basisnya kader ini kan dari PKK ?" Tanyanya.
Hal ini menurut Dyah, tidak terjawab oleh Walikota.
" Tidak dijawab, ndak tau pembisiknya siapa, intinya nanti banyak kader tidak diaktifkan. ini yang nggak pas, " Sesalnya.
Kader ini muncul dari panggilan jiwa, kegotong royongan dan keikhlasan.
" Awalnya sukarela, dulu ndak ada insentif tetep jalan. Seperti Posyandu dan sebagainya. Nah ketika sudah jalan, la kok dibilang ndak aktif, " Jlentrehnya.
DK panggilan Dyah Katarina menjelaskan, kalau dikampung pastinya ada kader yang aktif, setengah aktif bahkan seperempat aktif karena mereka punya rumah tangga. Namun mereka saling mengisi dan saling membantu.
" Ini yang membuat mereka enjoy. Mereka berterima kasih kalau ada apresiasi dari Pemkot, kalau memang ndak mampu yang ndak masalah, tapi caranya jangan main pecat, " Tegas anggota DPRD dia periode ini.
Harapannya, semua kebijakan Walikota terkait kader, selalu dibicarakan dan diambil yang terbaik untuk kota Surabaya.
" Jangan ada keputusan yang seolah seperti membalikkan telapak tangan. Ini seperti sulapan-sulapan. Kayaknya, titik tolaknya ada di kasus Stunting yang melonjak dan dianggap kader tidak bekerja, padahal ini tanggung jawab Pemkot, dan Kader hanya membantu " Ungkap DK panggilan mantan ketua PKK Surabaya ini.
Ia menjelaskan, tugas kader tak hanya terkait stunting. Dulu, masalah edukasi pengelolaan sampah, juga menjadi tugas kader, meski sekarang tidak diaktifkan.
