Surabaya NAWACITAPOST - Kecewa terhadap kebijakan Walikota Surabaya, puluhan kader lingkungan dan kesehatan di Surabaya memberanikan diri "Wadul" ke Fraksi PDI Perjuangan, Minggu 27 Februari 2022.
Melalui forum Discussion Group (FGD), rombongan diterima langsung oleh Dyah Katarina bendahara Fraksi PDI-P DPRD Surabaya.
Satu per satu dari para bunda yang hadir menceritakan beberapa pengalamannya yang rela berkorban demi kesejahteraan maupun kesehatan warga di kampungnya.
" Tujuan kami adalah ingin menyatukan visi misi dan mengembalikan citra sekaligus tugas kader seperti dulu," ungkap Poerwati, Kader Senior dari kelurahan Kertajaya kecamatan Gubeng.
" Kebijakan pemerintah (Surabaya, red) saat ini membuat Kader carut marut, enggak jelas karena tidak ada sosialisasi lebih dulu," tambahnya.
Poerwati menjelaskan, kebijakan Pemkot berubah-ubah sehingga kader bingung harus berbuat apa. Salah satunya adalah kebijakan memilah-milah Kader. " Sejatinya Kader apapun itu adalah satu kesatuan, jangan diukur dengan tingkat akademisi," katanya.
Akademis itu teori, tapi terkadang berbeda dengan yang ada dilapangan. " Kami, kader apapun melayani masyarakat dengan hati. Dari awal Posyandu, kader tidak hanya bekerja, tapi juga donasi untuk membiayai pelayanan Balita. Begitu juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain," ungkap Poerwati yang mengaku Pilkada kemarin menjadi Timses Eri Cahyadi Walikota.
" Bukan kami membantah satu kebijakan, tapi kami ingin keluhan kami ini ada solusi. Kami merasa tidak nyaman karena membentuk atau merekrut Kader itu tidak mudah. Kebersamaan para Kader sangat luar biasa, dan itu sudah terbukti," urainya.
Sebagai kader sosial, Poerwati mewakili para kader yang hadir mengaku tidak butuh atau berharap uang. Tetapi kalau itu ada sebagai satu penghargaan, ya patut dihargai dan terima kasih. " Tapi bukan berarti untuk mengkotak-kotakkan kita (kader), karena kita ini satu kesatuan," jelasnya.
Meskipun tugas-tugas yang tumpang tindih, Poerwati memastikan para kader pasti punya laporan. " Lurah dan Camat jarang yang tahu tugas-tugas kita, karena langsung dikoordinasikan dengan Dinas, seperti Dinkes, DP5KB."
Harapannya, kebijakan bisa dikembalikan seperti semula. " Pemerintah ini butuh kader dan dipastikan para kader juga mensupport kinerja Pemerintah," imbuh Poerwati.
Terkait, informasi 'Mogok Kader' per 1 Maret, Poerwati membenarkan karena memang menilai kebijakan Pemerintah saat ini tidak jelas. Kader sudah bekerja dari beberapa bulan lalu, harusnya sudah mendapat hak nya. Tapi saat ini mulai ada kebijakan baru yang mengkotak-kotakkan.
" Maaf, kita tidak membicarakan bahwa kita tidak butuh duit. Tapi kalau sudah bekerja dan tidak mendapat hak nya gimana, karena sudah dipangkas dan dipilah," akunya.
" Kalau ada transport tapi dipecah-pecah seperti ini, mending ndak ada transport. Kader lo iklas, dari dulu kader ndak pernah mikirin," tambah Poerwati.
