NAWACITAPOST.COM – Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI pada Kamis (16/7/2026) mendadak tegang dan dipenuhi atmosfer emosional yang pekat. Di hadapan para wakil rakyat, Media Wahyudi Askar, peneliti senior sekaligus anggota MBG Watch, menyampaikan testimoni dramatis yang mengocok nalar publik. Dengan suara bergetar namun sarat akan data, Wahyudi membongkar apa yang ia sebut sebagai "sisi gelap" dari program megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan sekadar kritik normatif, pernyataan Wahyudi di ruang sidang parlemen hari itu adalah sebuah hantaman keras terhadap tata kelola kebijakan nasional yang dinilainya telah berada di titik nadir.
Sentilan Akademisi Dunia: "Tidak Ada Satupun Negara di Dunia yang MBG-nya Diurus Aparat!"
Wahyudi membuka pembicaraan dengan membeberkan rekam jejak akademiknya yang panjang di Eropa, membandingkan potret perlindungan sosial global dengan realitas yang terjadi di tanah air hari ini.
"Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 di Inggris. Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan!" tegas Wahyudi, disambut keheningan mendalam di ruang rapat.
Menurutnya, pelibatan aparat keamanan dalam ranah distribusi logistik pangan anak sekolah adalah anomali global yang tidak masuk akal secara komparatif. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Wahyudi langsung menukik ke jantung persoalan: anggaran dan potensi rasuah.
"Dari semua program perlindungan sosial yang ada di seluruh dunia, we are the biggest free meal school program. Program ini adalah yang terbesar dari segi anggarannya. Dan satu catatan menarik... ini adalah program terbesar dalam hal inefisiensi dan potensi korupsinya di seluruh dunia!" kata Wahyudi.
"Tontonan Irasionalitas": Ketika Penegakan Hukum Dikebiri
Dramaturgi RDPU semakin memuncak ketika Wahyudi membeberkan fakta-fakta kejanggalan hukum yang terjadi di balik layar pasca-penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan intervensi hukum disinyalir telah mencederai rasa keadilan publik.
Baca Juga: Mega Proyek Laptop Gaib: Komisi IV DPRD Pesawaran Disorot Tajam, Taji Pengawasan Dinilai Tumpul!
"Hingga kemudian datanglah hari ketika Kepala BGN ditangkap, datanglah hari kemudian Kejaksaan Agung diminta berhenti untuk mengumpulkan data berkaitan dengan korupsi di MBG. Kami, publik, ditontonkan oleh irasionalitas yang tidak masuk akal!" serunya.
Dampak Sistemik yang Menghancurkan Petani Lokal
MBG Watch juga menyoroti bagaimana sistem Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) justru menjadi bumerang bagi perekonomian akar rumput. Berdasarkan kajian mereka, skema ini melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan memicu efek domino yang mengerikan:
-
Pukulan Telak bagi Petani & Peternak: Skema SPPG dinilai mematikan ruang gerak produsen lokal demi korporatisasi sepihak.
-
Instabilitas Harga Pangan Akut: Terjadi lonjakan harga pangan dari minggu ke minggu (week-to-week).
-
Multiplayer Negatif Efek: Di wilayah dengan konsentrasi SPPG tertinggi, harga daging ayam melonjak lebih dari 10 persen hanya dalam waktu sepekan. Dampak buruk ini terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas yang bahkan anak-anaknya tidak menerima manfaat program MBG.
Artikel Selanjutnya
Publik Tantang Bea Cukai Batam Serbu Gurita Rokok Ilegal dan Pelabuhan Jalur Tikus!
Sumber: TVR Parlemen
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.Tags
Terkini
Bak Lautan Api, Karhutla Tumbang Nusa Kalteng Membara dan Ancam Jembatan Utama
Selasa, 1 September 2026 | 09:09 WIB Kaca Terbuka, HP Lenyap! Aksi Penjambretan Resahkan Pengendara di Kelapa Gading
Selasa, 1 September 2026 | 09:09 WIB Anwar Abbas Sanjung KH Miftachul Akhyar, Kepemimpinan Rais Aam PBNU Dinilai Bawa Kesejukan
Selasa, 1 September 2026 | 09:09 WIB Rp300 Miliar Potensi Parkir Surabaya, Josiah Michael Tantang Pemkot Hapus Retribusi Parkir Tepi Jalan!
Senin, 31 Agustus 2026 | 20:32 WIB Khofifah Titip Pesan untuk Pimpinan Baru PBNU: Jaga Soliditas NU dan Perkuat Ekonomi Umat
Senin, 31 Agustus 2026 | 19:22 WIB Tutup Muktamar NU ke-35 di Jombang, Prabowo Ajak NU Angkat Jutaan Rakyat dari Kemiskinan
Senin, 31 Agustus 2026 | 19:19 WIB Terima Kartu anggota Seumur Hidup, Prabowo: Janji Harus Dipegang
Senin, 31 Agustus 2026 | 17:31 WIB KH Abdul Hakim Mahfudz Jadi Ketua PBNU, YSBI Sampaikan Doa untuk Indonesia dan Dunia
Senin, 31 Agustus 2026 | 17:28 WIB Gus Kikin Serukan Rekonsiliasi Usai Muktamar NU ke-35: Tak Ada yang Kalah
Senin, 31 Agustus 2026 | 16:55 WIB KH Miftachul Akhyar: Ekonomi Umat Harus Dibangun dari Amanah Kekhalifahan dan Nilai Ibadah
Senin, 31 Agustus 2026 | 16:52 WIB Muktamar ke-35 NU Resmi Ditutup, Gus Ipul: Musyawarah dan Adab Santri Jadi Kekuatan NU
Senin, 31 Agustus 2026 | 15:10 WIB Cicit Pendiri NU Gus Kikin Resmi Pimpin PBNU Periode 2026-2031
Senin, 31 Agustus 2026 | 14:49 WIB Lompati Bisnis, Boy Thohir Terbangkan Putra-Putri Terbaik Indonesia Taklukkan Teknologi China
Senin, 31 Agustus 2026 | 14:48 WIB BRI Cetak Laba Rp31,2 Triliun hingga Juni 2026, Kredit UMKM Capai Rp1.235,4 Triliun
Senin, 31 Agustus 2026 | 14:46 WIB AHWA Sepakat, Gus Kikin Resmi Nahkodai PBNU 2026-2031
Senin, 31 Agustus 2026 | 08:10 WIB 472 Suara! Gus Kikin Unggul Telak di Bursa Ketum PBNU, Nusron Tersingkir
Senin, 31 Agustus 2026 | 07:44 WIB Dari Rangkah ke Puncak Syuriyah NU, KH Miftachul Akhyar Kembali Dipercaya Menjadi Rais Aam 2026-2031
Senin, 31 Agustus 2026 | 07:12 WIB AHWA Mufakat, KH Miftachul Akhyar Kembali Dipercaya Jadi Rais Aam PBNU 2026–2031
Senin, 31 Agustus 2026 | 01:12 WIB Gus Ipul Sebut Ketegangan di Arena Muktamar NU sebagai Dinamika Forum
Senin, 31 Agustus 2026 | 00:12 WIB PBNU Resmi Demisioner di Muktamar ke-35, Gus Yahya: Amanah Insyaallah Telah Kami Tunaikan
Senin, 31 Agustus 2026 | 00:09 WIB
Artikel Terkait
Publik Tantang Bea Cukai Batam Serbu Gurita Rokok Ilegal dan Pelabuhan Jalur Tikus!
Gebrakan Dari Nias: DPD HIMNI Sumut Kawal Langkah Berani Gubernur Berkantor di Pulau Impian!
Akankah Ancha Menyusul? Misteri Laptop Libera Senilai Rp5 Miliar yang Siap Menyeret Kadis Pendidikan Pesawaran
BREAKING NEWS: Modus Liburan Berujung Buron! Petaka ‘Turis Ilegal’ di Myeongdong, Satu Travel Terancam Ratusan Juta
Skandal Amplop Cokelat di Hutan Produksi: KPK Buru Aktor Utama di Balik Seretan Kasus Menhut Raja Juli Antoni!