NAWACITAPOST.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, buka suara terkait isu reshuffle kabinet yang santer beredar. Ia dikabarkan akan menjadi salah satu menteri yang digantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada reshuffle kali ini.
Meski demikian, Yasonna mengaku tidak merasa terganggu dan justru menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pengabdian kepada negara melalui jalur lain.
"Isu reshuffle adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready," ujar Yasonna, Sabtu (17/8/2024) pekan lalu.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Yasonna siap meninggalkan posisinya sebagai Menkumham jika Jokowi memutuskan untuk melakukan pergantian. Reshuffle kabinet yang akan diumumkan pada Senin, 19 Agustus 2024, menjadi perbincangan hangat.
Baca Juga: Upacara Peringatan HUT RI ke-79 di Blitar Berlangsung Khidmat, Antusiasme Warga Tinggi
Yasonna Laoly dikabarkan akan digantikan oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi DPR. Pergantian ini dilakukan menjelang dua bulan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kepastian reshuffle tersebut, Yasonna hanya meminta publik untuk bersabar. “Kita tunggu besok lusa (Senin, 19 Agustus 2024),” ucapnya sambil tersenyum.
Langkah reshuffle ini tidak hanya berdampak pada Yasonna, tetapi juga melibatkan sejumlah posisi strategis lainnya di kabinet. Nama-nama seperti Bahlil Lahadalia dan Rosan Roeslani juga disebut-sebut dalam perombakan ini, menandakan adanya perubahan besar di tubuh pemerintahan.
Dedikasi Yasonna untuk Negeri
Yasonna Laoly bukanlah sosok yang asing di dunia politik dan hukum Indonesia. Dengan latar belakang sebagai akademisi dan pengalaman panjang di pemerintahan, Yasonna telah membuktikan dirinya sebagai figur yang mampu membawa perubahan, terutama dalam reformasi hukum dan birokrasi.
Sejak menjabat sebagai Menkumham selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), Yasonna fokus pada upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
Di bawah kepemimpinannya, sebanyak 43 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham meraih predikat Zona Integritas, dengan 39 di antaranya dinyatakan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan empat lainnya sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Namun, perjalanan karier Yasonna di kabinet mungkin akan segera berakhir. Meskipun begitu, ia telah mempersiapkan diri untuk kembali mengabdi melalui jalur legislatif.
Artikel Terkait
Menkum HAM Yasonna Teken Traktat WIPO, Langkah Strategis bagi Kekayaan Intelektual Indonesia
Daftar Pengurus DPP PDIP 2019-2025: Yasonna Laoly Perkuat Bidang Hukum dan HAM
Pantau Progres Pembangunan Lapas, Menteri Yasonna Kunjungi Nusakambangan
Yasonna H Laoly Raih CNN Awards 2024: Apresiasi untuk Dedikasi dalam Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi
HUT ke-79 RI: Yasonna Laoly Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum dan HAM