NAWACITAPOST.COM — Gelombang kecurigaan publik di Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini mencapai puncaknya. Sebuah dugaan mega-pembengkakan anggaran langganan internet yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendadak mencuat ke permukaan, memicu amarah sekaligus tanda tanya besar: Ke mana larinya uang rakyat?
Sorotan tajam kini mengarah lurus pada kontrak kerja sama fantastis dengan penyedia layanan internet berinisial PT LDM yang berbasis di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Angka yang disepakati tidak main-main: Rp 2.000.040.000 (Dua Miliar Rupiah lebih) per tahun hanya untuk kapasitas 290Mbps pada tahun anggaran 2022.
Nalar Publik Diusik: Rp 6,8 Juta per Mbps!
Jika dibedah dengan perhitungan sederhana, angka kontrak tersebut melahirkan sebuah anomali yang mencengangkan. Pemkab Pesawaran diduga harus merogoh kocek hingga Rp 6,8 juta untuk setiap 1Mbps per tahun.
Baca Juga: Gawat..! Gagap Digital di Kursi Birokrasi, Sekda Pesawaran Lempar Bola Anggaran Internet Fantastis!
Angka ini dinilai sangat tidak rasional dan berbanding terbalik dengan realitas pasar. Sebagai perbandingan, paket internet rumahan yang dinikmati masyarakat umum untuk kapasitas 10 Mbps hanya berkisar Rp 160 ribu per bulan, dan 30 Mbps di kisaran Rp 350 ribu per bulan.
Merujuk pada acuan harga resmi di e-katalog, biaya ideal untuk layanan serupa seharusnya hanya menyentuh angka sekitar Rp 1,197 miliar per tahun. Artinya, ada jurang selisih sebesar Rp 802 juta yang berpotensi menjadi kerugian nyata bagi negara!
Tembok Kebungkaman LDM dan Sikap "Lempar Bola" Sekda
Misteri anggaran "internet sultan" ini kian pekat setelah pihak-pihak terkait memilih menarik diri dari ruang publik. Manajemen PT LDM hingga saat ini memilih bungkam.
Upaya konfirmasi berlapis yang dilayangkan awak media melalui sambungan telepon hingga pesan tertulis sama sekali tidak direspons. Mereka seolah menutup rapat pintu informasi, membiarkan spekulasi liar terus menggelinding di tengah masyarakat.
"Kami sudah berupaya melakukan konfirmasi berlapis. Namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari pihak LDM," ujar wartawan Nawacita di Lampung, Minggu (5/7/2026).
Ironisnya, sikap bungkam PT LDM diperparah oleh respons miring dari pejabat teras Pemkab Pesawaran. Wildan Sekretaris Daerah (Sekda) Pesawaran, yang ditemui di area Masjid Pemkab, justru terkesan melempar tanggung jawab. Sebagai panglima administrasi tertinggi yang seharusnya paham logika anggaran di era digital, Wildan memilih mengelak.
"Yang jelas saya tidak tahu detail teknis. Tanyakan ke dinas dan keuangan," cetus Wildan singkat, menghindari kejaran pertanyaan substantif.
Hingga berita ini diturunkan, Jayadi Yasa Kepala Dinas Kominfo, serta bagian keuangan pun setali tiga uang—belum bisa dikonfirmasi untuk memberikan keterbukaan informasi.
Mendesak: Aparat Penegak Hukum (APH) Harus Turun Tangan!
Sikap PT LDM yang bungkam dan para pejabat Pemkab yang saling lempar bola kini menyulut desakan publik yang lebih masif. Transparansi telah mati di tengah jalan, dan satu-satunya cara untuk membongkar teka-teki anggaran bernilai miliaran ini adalah tindakan tegas.