Jumat, 5 Juni 2026

Warga Tolak Gedung Sekolah jadi Tempat Isoman, Ini catatan Komisi D Surabaya

Photo Author
Elya Yudi, Nawacita Post
- Rabu, 28 Juli 2021 | 12:13 WIB

6. Pelaksanaan kebijakan ini harus terintegrasi dengan kebijakan penanggulangan covid 19 lainnya, mulai dari permakanannya, pemberian support kesehatan termasuk puskesmas setempat dan kepastian kesejahteraan keluarga serta hal terkait lainnya


7. Kebijakan ini bisa dioptimalkan dengan kebijakan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo dengan memberikan edukasi, pelatihan ataupun peningkatan skill serta kapabilitas lain bagi Satgas Kampung Tangguh


8. Pasca Sekolah ataupun aset lainnya yang menjadi Rumah Sehat, mohon Pemerintah Kota mensterilkan terlebih dahulu area dan tempat Isoman warga sehingga ketika Sekolah atau aset lain akan beroperasional sudah bisa digunakan lagi


" Semoga bisa menjadi penguat solusi atas permasalahan covid 19 di Kota Surabaya dan segera kita lalui pandemi ini untuk Surabaya yang Lebih Baik," ucapnya.


Anggota komisi D Hari Santoso juga turut bicara terkait hal ini. Politisi partai NasDem ini menjelaskan ada beberapa kemungkinan mengapa ada penolakan warga terkait pengadaan tempat isolasi mandiri di gedung sekolah.


-
Menurut Hari, penolakan warga bisa karena lokasi yang sangat berdekatan dengan rumah/permukiman warga. Disamping itu sosialisasi yang sangat kurang dari pemangku wilayah, apalagi kadang-kadang RT/RW/LPMK tidak mengetahui sekolah daerahnya akan dipergunakan untuk Rumah Sehat.


Kekawatiran masyarakat juga terkait setelah gedung sekolah selesai dipakai akan berimbas pada kesehatan murid-murid yang akan menempatinya nanti. " Ini juga bisa akibat sosialisasi yang kurang," ucap pria yang juga menjabat sebagai sekretaris DPD partai NasDem kota Surabaya ini.


Pada dasarnya, masih Hari, pemerintah harus menimbang, dengan adanya rumah sehat ini lebih menguntungkan apa justru merugikan masyarakat sekitar. Dan apakah ketersedian nakes (tenaga kesehatan) di Rumah Sehat sudah terpenuhi mengingat saat ini saja di Puskesmas kekurangan banyak tenaga.


" Pada intinya pemerintah harus mensosialisasikan hal ini lebih masif, jelas, transparan dan bisa dipertanggung jawabkan," tegas Hari Santoso


-
Pernyataan singkat juga dinyatakan Tjutjuk Supariono anggota komisi D. Ia hanya mengharapkan Pemerintah terkait hal ini adalah para camat dapat melakukan sosialisasi yang intensif, sebab penolakan ini hanya terjadi di beberapa tempat dan di tempat yang lain malah warga bergotong royong untuk mendukung kebijakan tersebut.


" Yang penting pemerintah wajib memperjelas sosialisasi masalah teknis, protokol kesehetan dan pentingnya diadakan rumah sehat ini untuk pengendalian wabah virus," tandas Tjutjuk. (BNW)


Halaman:

Editor: Elya Yudi

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini