- Langkah 1: Menerima dana siap pakai dari Presiden (Rp 4 Miliar) & Provinsi. (Realisasi gaib)
- Langkah 2: Menghadap BNPB untuk meminta kucuran dana baru.
- Langkah 3: Menjajaki bantuan dari yayasan swasta.
Warga membaca ini sebagai strategi "habiskan uang negara, lalu cari alasan dan bantuan lain" agar seolah-olah pemerintah tetap terlihat bekerja di mata publik.
Boikot Warga: Buka Laporan Keuangan atau Tolak Batu Pertama!
Menolak dibodohi oleh retorika manis pembangunan, warga Padangsidimpuan kini bersikap tegas. Mereka melayangkan ultimatum keras kepada pihak pemerintah kota.
"Sebelum ada batu pertama rumah dari yayasan ditanam, sampaikan dulu laporan lengkap ke mana hilangnya Rp 4 miliar itu, mana rumah yang sudah dibangun pakai uang itu, dan mana hak kami yang belum dibayar!"
Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Padangsidimpuan masih memilih bungkam dan belum memberikan penjelasan resmi terkait hilangnya transparansi dana bantuan pusat dan provinsi ini. Selama hitung-hitungan dana lama belum dibuka secara gamblang, warga bertekad akan terus mengawal kasus ini dan mengancam akan memboikot segala bentuk bantuan maupun kerja sama baru.(Lesmanan.H)
Artikel Terkait
Menolak Diam! Berkas 'Membeku' 7 Bulan, Korban Penganiayaan Datangi Kejari Sibolga
Bekasi Melesat: Dari Prestasi Dunia hingga Solusi Strategis Pendidikan dan Kesehatan
Gurita Kasus Korupsi Bupati Ponorogo Merembet ke Pacitan, Rumah Mewah Pengusaha Cantik Digeruduk KPK!
Menembus Batas Waktu! Pemkab Bogor Gebrak Sejarah dengan Pelayanan Publik 100 Jam Non-Stop
Gelorakan Kemandirian Ekonomi dan Kesehatan, Kaum Ibu Bantarjaya All-In Dukung Misri Jadi Kades!
Bukan Cuma Tren, Ini Alasan Kenapa Hiking Bikin Fisik dan Mental Kamu 'Naik Kelas'