Drama Digital di Pesawaran: Kejari Bidik Dugaan Mark-Up Internet Diskominfo Senilai Rp2 Miliar!

NAWACITAPOST.COM — Korps Adhyaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran bergerak cepat. Menjawab keresahan publik, Kejari Pesawaran memastikan tidak akan tinggal diam dan siap mengusut tuntas aroma tak sedap di balik anggaran langganan internet Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Tak main-main, anggaran tersebut diduga digelembungkan (mark-up) hingga mencapai angka fantastis: Rp2 Miliar!

Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pesawaran. Di ruang kerjanya pada Senin (6/7/2026), ia menegaskan komitmen Kejari untuk membongkar teka-teki anggaran ini.

"Nanti kita panggil, Bang," tegas Kasi Pidsus singkat namun sarat sinyal peringatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Baca Juga: Konspirasi Kripto: Deflorio Arya Nizam Diduga Jadi ‘Kambing Hitam’ Skandal Rp300 Miliar Indodax!

Skandal Anggaran Langit, Realita Harga Bumi

Kasus ini bergulir panas setelah data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di LKPP Kabupaten Pesawaran bocor ke publik. Tercatat, Diskominfo mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp2.000.040.000 per tahun hanya untuk menyewa bandwidth internet sebesar 90 Mbps International dan 200 Mbps Domestic.

Namun, hitungan matematis di lapangan justru mengungkap kejanggalan yang luar biasa mencolok:

• Logika Harga Pasar (2022): Biaya ideal untuk kapasitas tersebut seharusnya hanya berkisar Rp21 juta per bulan, atau sekitar Rp252 juta per tahun.

• Logika E-Katalog Resmi: Mengacu pada harga e-katalog, total biaya idealnya berkisar Rp55,3 juta per bulan, atau total Rp663,6 juta per tahun.

Selisihnya? Sangat mengejutkan. Ada potensi kerugian keuangan daerah hingga Rp1.748.040.000 (Rp1,7 Miliar lebih)! Publik pun meradang, mempertanyakan mengapa instansi pemerintah membayar harga yang jauh melambung tinggi melebihi harga pasar, terlebih penyedia layanannya merupakan sebuah BUMN.

Baca Juga: Dugaan Konspirasi Berdarah: Deflorio Arya Nizam Jadi Tumbal Korporasi, Disiksa Demi Tutupi Kebobrokan Sistem?

Bungkam, Elit Diskominfo dan Pihak Ketiga Mulai "Gemetar"?

Hingga berita ini diturunkan, nuansa "aksi tutup mulut" mulai terasa di lingkup internal Diskominfo Pesawaran. Sekretaris Dinas Kominfo memilih bungkam seribu bahasa saat dikonfirmasi wartawan mengenai ketidakwajaran angka ini. Begitu pula dengan Kepala Dinas Kominfo, Jayadi, yang seolah "menghilang" dan belum bisa dihubungi untuk memberikan klarifikasi.

Kondisi serupa terjadi di pihak pemenang lelang, PT LDM. Perwakilan perusahaan berkilah dengan alasan baru bekerja dan enggan memberikan kontak pimpinan mereka.

Kejari Pesawaran Jadi Tumpuan Harapan Masyarakat

Gerak cepat Kejari Pesawaran ini merupakan buah dari keberanian elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP). Sejak September 2024, AMP telah resmi melayangkan laporan atas dugaan tindak pidana korupsi ini ke meja kejaksaan.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Rancang Lompatan Besar, Siap Sulap 12 Kecamatan Jadi Sentral Industri UMKM Modern!

Kini, bola panas berada di tangan Kejari Pesawaran. Di bawah sorotan tajam publik, ketegasan taji Korps Adhyaksa sangat dinantikan untuk menguliti habis skandal anggaran internet ini demi transparansi dan keadilan di Bumi Andan Jejama. Panggilan pemeriksaan segera dilayangkan, dan publik bersiap menyaksikan siapa saja yang akan terseret dalam pusaran kasus Rp2 Miliar ini.(AMRULLOH)