Misteri Rp4 Miliar: Korban Banjir Padangsidimpuan Tolak Pembangunan Rumah dari Yayasan Sebelum Dana Negara Diaudit!

NAWACITAPOST.COM — Langkah Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang menjajaki kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi untuk membangun 330 unit hunian tetap bagi korban banjir 2025 justru memicu "bom waktu." Bukannya disambut suka cita, manuver ini malah memantik amarah warga dan membuka tabir kecurigaan besar: Ke mana perginya dana bantuan negara senilai miliaran rupiah?

Dokumentasi pertemuan antara pimpinan daerah dan pihak yayasan telah beredar luas. Di atas kertas, rencana pembangunan ratusan rumah tersebut tampak seperti angin segar. Namun bagi ribuan korban yang sudah setahun lebih terlantar di bangunan rusak dan tenda darurat, kerja sama ini adalah sinyal merah adanya kejanggalan serius dalam tata kelola dana bencana.

"Uang Negara Sudah Cair, Kenapa Sekarang Minta-Minta?"

Kemarahan warga didasari oleh fakta bahwa anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi sebenarnya sudah mengucur sejak lama.

Baca Juga: Digitalisasi Pengawasan WNA, Imigrasi Belawan Gandeng Perusahaan Optimalkan Aplikasi APOA

"Kami makin bingung dan makin marah. Dulu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikan Rp4 miliar, Gubernur juga tambah anggaran. Katanya cukup untuk bangun rumah dan menolong kami semua. Sekarang kenapa pemerintah malah minta-minta bantuan ke yayasan?" kecam salah seorang warga korban banjir dengan nada tinggi, pada Selasa (19/5/2026).

Warga menilai ada kontradiksi yang sangat aneh. Uang negara yang sah sudah berada di tangan pemerintah daerah, namun di lapangan, bukti pembangunan fisik maupun laporan belanja sama sekali nihil.

"Kalau uang dari negara itu dipakai sesuai tujuannya, seharusnya semua rumah sudah selesai dibangun lebih dari setahun lalu!" ujar warga lain sekaligus korban banjir bandang yang meminta untuk dirahasiakan namanya.

Manipulasi Data dan 'Aroma' Pengalihan Isu

Kecurigaan warga kian menebal ketika melihat angka realisasi yang diincar. Rencana 330 unit rumah dari yayasan tersebut dinilai masih jauh dari kata cukup.

Baca Juga: Air Kali Rawalumbu Berubah Warna, DLH Kota Bekasi Gerak Cepat Selidiki Dugaan Tumpahan Cat

Berdasarkan data yang dilaporkan Pemko Padangsidimpuan ke pemerintah pusat, terdapat 1.133 rumah rusak berat. Artinya, nasib lebih dari 800 keluarga masih digantung tanpa kejelasan. Warga menduga angka kerusakan sengaja digelembungkan demi menarik dana besar dari pusat, namun realisasinya berujung zonk.

Disparitas Data Bencana Padangsidimpuan:

1. Total rumah rusak berat (data): 1.133 unit
2. Target hunian tetap dari yayasan: 330 unit
3. Nasib warga yang belum jelas: 800 keluarga

"Apakah artinya uang Rp 4 miliar itu sudah habis, hilang, atau disalahgunakan? Jangan sampai rumah dari yayasan ini dijadikan alat untuk menutupi 'dosa' hilangnya uang negara," cetus warga lainnya lagi.

Pola Permainan Pemkot: Habiskan Anggaran, Cari Donatur Baru?

Aksi Pemkot Padangsidimpuan kali ini dinilai sebagai bagian dari pola pelarian tanggung jawab. Tercatat, ini adalah langkah ketiga yang diambil pemerintah daerah tanpa pernah menjawab tuntutan utama warga:

Baca Juga: Demi Nyawa dan Keselamatan, KAI Daop 7 Madiun Resmi Segel Perlintasan Liar di Blitar!