25 Tahun "Dibuang" Birokrasi, Dipajaki Tanpa Hak, Anak Negeri Jadi Korban Ambiguitas yang Diduga Sengaja Dipelihara!

NAWACITAPOST.COM — Apa jadinya jika sebuah wilayah berpenghuni mendadak jadi "hantu" dalam sistem tata negara? Diperas keringatnya lewat setoran pajak, namun dicampakkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Tragis, ironis, dan sarat skandal. Inilah potret kelam yang menimpa Sibulutolang, sebuah wilayah di bawah Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Sejak Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara dimekarkan menjadi daerah otonom pada tahun 2001—lebih dari seperempat abad lalu—Sibulutolang terkatung-katung tanpa kejelasan status hukum. Warga yang bermukim secara turun-temurun hidup dalam ketidakpastian. Investigasi di lapangan mengendus aroma busuk: kerancuan batas wilayah ini diduga kuat bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan sebuah skenario yang sengaja dipelihara demi syahwat pundi-pundi rupiah pihak penguasa.

Melalui Surat Pernyataan Bersama Warga Sibulutolang tertanggal 21 Juni 2026 yang dilayangkan ke Walikota Padangsidimpuan, Bupati Tapanuli Selatan, hingga DPRD, borok birokrasi ini akhirnya dibongkar paksa.

Baca Juga: Darah Tumpah di Tanah Leluhur: Ketika Tangisan Muara Manompas Diabaikan dan Hukum Dipertanyakan

Logika yang Cacat: Pajak Mengalir ke Kota, Geografis Milik Kabupaten

Akar dari lingkaran setan ini adalah batas wilayah administrasi Sibulutolang yang tidak pernah ditetapkan secara tertulis, resmi, dan tegas oleh negara.

• Secara Geografis dan Batas Alam: Wilayah Sibulutolang dikelilingi sepenuhnya oleh Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Tidak ada sekat atau jalur yang menghubungkannya langsung dengan pusat pemerintahan Kota Padangsidimpuan.

• Secara Administrasi Keuangan: Aneh bin ajaib, warga Sibulutolang justru dicatat sebagai wajib pajak Kota Padangsidimpuan. Tiap tahun, mereka dicekik oleh tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terus merangkak naik.

"Pungutan tanpa pelayanan." Itulah dogma kejam yang dirasakan warga. Pemerintah Kota Padangsidimpuan bernafsu menarik pajak, namun cuci tangan membangun infrastruktur dengan dalih "batas wilayah belum jelas". Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ogah memberikan bantuan karena merasa warga tidak menyetor pajak ke kas daerah mereka. Warga terjebak di zona mati birokrasi.

Baca Juga: Proyek Raksasa Cut and Fill Diduga Rampok PAD dan Amankan Kepentingan Korporat

Kerancuan ini dipertegas oleh kesaksian Fofogo Waruwu, seorang guru PNS di SD Negeri 200508 Sibulutolang. Ia membongkar fakta bahwa secara hukum dan peta wilayah, sekolah tempatnya mengajar justru berdiri di atas tanah Desa Dolok Godang, wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan. Bagaimana mungkin sekolah di wilayah Tapsel dicatat sebagai aset Kota Padangsidimpuan, dipajaki ke sana, namun kedua daerah kompak menutup mata saat fasilitasnya hancur?

Rapor Merah Pendidikan: Sekolah Reot dan Misteri Anggaran Gaib

Salah satu bukti paling menyayat hati dari pembiaran ini terpampang nyata di SD Negeri 200508 Sibulutolang. Bertahun-tahun, anak-anak Sibulutolang dipaksa bertaruh nyawa di dalam ruang kelas yang menyerupai bangunan mati.

Kondisi Riil SD Negeri 200508 Sibulutolang:

• Dinding Ruang Kelas: Retak-retak parah (Rawan Ambruk)
• Atap Sekolah: Bocor massal saat hujan turun
• Lantai: Berlubang dan hancur
• Meja dan Kursi: Lapuk, patah, dan tidak layak pakai

Muncul dugaan korupsi yang sangat pekat. Logikanya, dalam laporan keuangan dan anggaran daerah Kota Padangsidimpuan, pos biaya perawatan sekolah ini dipastikan tercatat dan diklaim mengalir setiap tahunnya. Namun di lapangan, nol besar! Ke mana larinya uang pendidikan anak-anak Sibulutolang? Apakah mengalir ke kantong-kantong oknum tak bertanggung jawab? Sementara orang tua mereka dipaksa taat pajak, anak-anak mereka justru "dihukum" belajar di tempat yang tidak layak dan berbahaya.

Baca Juga: Saat Dompet Rakyat Tercekik BBM, Seragam Sekolah dan Keset Rumah Jadi 'Barang Mewah'