nasional

Banjir Terjang 13 Desa di Nias Barat, 595 KK Terdampak dan Status Tanggap Darurat Ditetapkan

Senin, 7 September 2026 | 20:48 WIB
Sejumlah rumah warga terendam banjir akibat tingginya curah hujan dan luapan sungai di Kabupaten Nias Barat, Senin (7/9/2026).

“Tidak boleh ada masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi terlewatkan. Data harus terus diperbaiki dan bantuan harus disalurkan secara cepat, tertib, serta tepat sasaran,” katanya.

Warga terdampak yang belum masuk dalam daftar penerima diminta segera melapor melalui pemerintah desa dan kecamatan agar dapat dilakukan verifikasi.

Lokasi Pengungsian dan Dapur Umum Disiapkan

Pemkab Nias Barat turut menyiagakan lokasi pengungsian sebagai langkah antisipasi apabila debit air kembali meningkat.

BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa diminta memastikan kesiapan lokasi pengungsian beserta kebutuhan dasar, seperti air bersih, MCK, dapur umum, pelayanan kesehatan, penerangan, makanan, dan logistik.

TNI dan Polri juga menyatakan kesiapan mendukung penanganan darurat, mulai dari pemantauan, evakuasi warga, pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga distribusi bantuan.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar penggunaan anggaran dan pengadaan dalam kondisi darurat tetap dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

Baca Juga: Kejari Gunungsitoli Tahan Tersangka AS dalam Dugaan Korupsi Proyek Puskesmas Mandrehe Utara

Kerusakan Infrastruktur Mulai Diverifikasi

Banjir juga berdampak pada sejumlah ruas jalan.

Pada ruas jalan kabupaten, Jalan Gatot Subroto dilaporkan mengalami kerusakan sementara sepanjang sekitar 408 meter.

Sementara itu, pada ruas jalan provinsi, kerusakan dilaporkan terjadi di ruas Mandrehe–Sirombu sekitar 3,4 kilometer serta Siwalawa II–Sirombu sekitar 4,6 kilometer dalam kondisi rusak berat.

Pemkab Nias Barat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

Selain jalan, kondisi Sungai Lahomi dan Sungai Moroo juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah meminta dukungan teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap titik luapan, sedimentasi, penyempitan alur, gerusan tebing, serta faktor lain yang berpotensi memperbesar risiko banjir.

“Penanganan tidak boleh berhenti ketika air surut. Setelah masyarakat aman, kita juga harus memastikan sungai, jalan, jembatan, dan rumah yang terdampak dapat ditangani secara bertahap agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” ujar Eliyunus.

Halaman:

Tags

Terkini