SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Polemik perubahan data desil kesejahteraan warga Surabaya kembali menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Sejumlah warga mengeluhkan status desil mereka yang tiba-tiba meningkat, meski kondisi ekonomi keluarga tidak mengalami perubahan berarti.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Rabu (2/9/2026).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengatakan pemanggilan sejumlah instansi tersebut dilakukan untuk mencari penjelasan atas keluhan masyarakat. Menurutnya, terdapat warga yang sebelumnya masuk kategori miskin maupun pramiskin, namun dalam pemutakhiran data justru tercatat berada pada desil yang lebih tinggi.
“Banyak warga itu mengeluh karena mereka yang semula desilnya rendah kemudian ujug-ujug desilnya tinggi. Yang semula mereka masuk kategori miskin dan pramiskin, desilnya tinggi. Itu yang kami coba konfirmasi,” kata Imam.
Salah satu persoalan yang dipertanyakan DPRD adalah metode dan indikator yang digunakan dalam menentukan posisi desil.
Secara resmi, BPS menjelaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan kesejahteraan relatif, bukan ukuran tunggal kemiskinan. Keluarga dikelompokkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi dan dibagi menjadi 10 kelompok, dengan desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah dan desil 10 paling tinggi.
Namun, Imam mempertanyakan seberapa akurat pemeringkatan tersebut ketika digunakan sebagai dasar menentukan akses masyarakat terhadap program bantuan.
Ia menyebut dalam rapat dijelaskan bahwa margin of error yang berkaitan dengan survei tersebut secara nasional berada di kisaran 23 persen. Menurutnya, angka tersebut perlu menjadi perhatian serius apabila data desil kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang memperoleh bantuan.
“Bisa saja orang yang hasil surveinya BPS desil 3, karena margin error-nya 20 persen lebih, sesungguhnya dia berada di desil yang lebih bawah,” ujarnya.
Imam juga mempertanyakan sejumlah indikator yang digunakan dalam pemetaan kesejahteraan, mulai dari aset, sumber air hingga penggunaan listrik.
Menurutnya, indikator tersebut harus dibaca dengan konteks karakteristik masyarakat Surabaya sebagai kota besar. Penggunaan PDAM, misalnya, tidak serta-merta menunjukkan tingkat kesejahteraan tertentu karena sebagian besar masyarakat perkotaan memang menggunakan jaringan air perpipaan. Begitu pula konsumsi air minum kemasan atau galon yang menurutnya tidak dapat langsung dijadikan ukuran kemampuan ekonomi keluarga.
Karena itu, DPRD meminta mekanisme koreksi data diperkuat. Warga yang mengalami kenaikan desil, kata Imam, jangan hanya diberi kesempatan menyampaikan keberatan, tetapi juga harus mendapatkan penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan perubahan status tersebut.
“Bukan cuma diberi ruang untuk melakukan sanggahan, tapi harus dijelaskan kenapa desilnya naik, biar mereka bisa memperbaiki,” tegasnya.
Desil Jangan Jadi Satu-satunya Acuan
Imam juga menolak apabila desil dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial di Surabaya, baik untuk sektor kesehatan, pendidikan maupun bantuan sosial lainnya.
