“Kalau pemerintah pusat hanya menentukan desil 1, 2 atau di tempat lain desil 1, Surabaya dengan kekuatan anggaran yang besar, kenapa kita tidak lebih bijaksana? Misalnya desil 1, 2, 3, 4, 5 itu yang bisa diintervensi,” ujarnya.
Imam bahkan membandingkan prioritas bantuan sosial dengan pembangunan infrastruktur yang menurutnya bisa menggunakan skema pembiayaan jangka panjang.
“Kenapa urusan membuat jalan bisa dianggap urgen dan mendesak, sementara urusan perut dan kemiskinan harusnya lebih mendesak lagi?” tegasnya.
Jangan Tunggu Kemiskinan Berujung Kriminalitas
Imam mengingatkan persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi atau perbedaan angka dalam sebuah database.
Jika keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terlempar dari skema bantuan akibat perubahan data, menurutnya, dampaknya dapat merembet pada persoalan sosial yang lebih luas.
“Saya khawatir warga miskin itu kalau kemudian tidak dapat bantuan, akhirnya melakukan tindak kriminal sehingga angka kejahatan juga akan naik di Surabaya,” ujarnya.
Ia menilai pengangguran, tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal.
Karena itu, Imam meminta Pemkot Surabaya tidak sekadar menerima data desil sebagai produk akhir, tetapi aktif mencocokkannya dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Bagi DPRD, persoalannya bukan memilih antara desil atau data kemiskinan. Yang terpenting adalah memastikan tidak ada warga yang benar-benar miskin kehilangan hak hanya karena sebuah angka dalam sistem tidak menggambarkan kondisi kehidupan mereka secara utuh. ***
