DPRD Kota Batam Menggelar Rapat Paripurna: Soroti Krisis Air hingga Calo Kerja

 

NAWACITAPOST.COM — DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (31/8/2026). Pertemuan krusial yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto SE MM bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda SE tersebut menjadi panggung adu desakan rakyat, mulai dari krisis air bersih, ancaman banjir, hingga praktik percaloan tenaga kerja yang kian meresahkan.

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah—mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad—bersama jajaran Pemkot dan Forkopimda ini mengusung tiga agenda utama: pandangan umum fraksi atas Ranperda Perubahan APBD 2026, penyampaian laporan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, serta penutupan sekaligus pembukaan masa persidangan baru.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pimpinan dan anggota DPRD yang telah melaksanakan reses wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD,” ujar Budi Mardiyanto saat membuka agenda penyampaian hasil reses.

 

Gelombang aspirasi langsung mengemuka saat masing-masing juru bicara fraksi membacakan laporan penyerapan aspirasi warga. Fraksi Gerindra melalui Muhammad Rudi menyoroti minimnya fasilitas sekolah dan layanan kesehatan.

 

“Hasil reses kami di antaranya bahwa sekolah-sekolah membutuhkan laptop untuk melaksanakan ujian TKA. Hal ini disampaikan oleh banyak kepala sekolah kepada kami,” kata Muhammad Rudi. Ia menambahkan bahwa anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Endipat Wijaya telah membantu perbaikan 100 sekolah. Kebutuhan laptop Posyandu untuk Integrasi Layanan Primer (ILP) serta perbaikan kantor pemerintah yang memprihatinkan turut menjadi catatan mendesak.

Suasana semakin memanas kala Ketua Fraksi PAN-Demokrat-PPP, Safari Ramadhan, membongkar jeritan masyarakat bawah terkait kelangkaan air bersih dan diskriminasi lapangan kerja di tanah kelahiran mereka sendiri.

 

“Dan yang lebih penting lagi adalah masalah air bersih. Saat kami reses ada warga di Batuaji, Sagulung, dan Bengkong sangat mengeluhkan masalah air bersih ini,” tegas Safari.

Safari mengecam keras munculnya praktik percaloan yang mencekik anak daerah saat melamar pekerjaan di industri lokal. “Kami harap Pemerintah melalui Disnaker agar serius terhadap hal ini. Panggil seluruh HRD perusahaan-perusahaan berkenaan dan tegaskan pentingnya prioritas lowongan kerja bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

 

Keluhan serupa ditekankan oleh Fraksi Hanura-PSI-PKN melalui Ruslan Sinaga yang mendesak perbaikan fasilitas publik di wilayah Batuampar dan Bengkong, sekaligus mengkritik sistem subkontraktor yang merugikan buruh.

 

“Kami harapkan semoga apa yang dilaporkan dari hasil reses ini ditindaklanjuti pemerintah dan masuk dalam APBD. Terutama soal ketersediaan air bersih di Batuampar dan Bengkong. Juga soal banjir serta soal banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa subkon sehingga pekerja tidak mendapatkan upah yang sesuai,” kata Ruslan.

Aspirasi juga disalurkan secara diplomatis oleh fraksi lain. Fraksi NasDem yang diwakili Arlon Verysto, Fraksi PDIP melalui Jamson Silaban, Fraksi Golkar lewat Jimmy Siburian, Fraksi PKS melalui Sulaiman, hingga Fraksi PKB pimpinan H Surya Makmur Nasution menyampaikan laporan reses yang diselingi pantun sebagai bentuk pengawalan terhadap program pemerintah.

Menanggapi seluruh rentetan temuan lapangan tersebut, Budi Mardiyanto menegaskan bahwa pimpinan DPRD akan segera meneruskan seluruh dokumen reses kepada Wali Kota Batam agar masuk dalam skema penganggaran daerah.

“Ini menjadi masukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD berupa program atau kegiatan pembangunan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” ungkap Budi.

 

Rapat paripurna tersebut resmi ditutup dengan penuntasan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus menandai dibukanya Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.(Bazo)