NAWACITAPOST.COM, SURABAYA — Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) turun ke jalan dan melakukan mogok kerja massal, Senin (31/8/2026). Mereka menuntut Pemerintah Kota Surabaya mengevaluasi total penerapan sistem Digital Parking yang dinilai menimbulkan persoalan bagi juru parkir resmi di lapangan.
Aksi dimulai sejak pukul 08.00 WIB dari kawasan Taman Mundu, depan Stadion Tambaksari. Massa kemudian melakukan longmarch menuju Balai Kota Surabaya.
Dalam perjalanan, massa berhenti di depan Gedung DPRD Kota Surabaya di Jalan Yos Sudarso. Para jukir menyampaikan orasi dan meminta wakil rakyat ikut mengawal persoalan yang mereka hadapi.
Ketua Paguyuban Jukir Surabaya, Izul Fiqri, menegaskan aksi tersebut bukan keputusan spontan. Menurut dia, PJS telah berkali-kali mengirimkan surat audiensi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, tetapi tidak mendapatkan respons yang mereka harapkan.
“Kami berkirim surat audiensi itu sudah berkali-kali. Tidak pernah direspons sama Pak Wali. Jadi surat audiensi kami diabaikan begitu saja,” tegas Izul.
Karena itu, kata dia, para jukir memilih turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi kami. Tentunya aspirasi kami ini ingin langsung didengar oleh Wali Kota Surabaya,” ujarnya.
Izul juga menyoroti keputusan Wali Kota yang disebut tidak menemui massa meski pemberitahuan aksi telah disampaikan jauh hari.
Menurutnya, para jukir memiliki sejarah dukungan terhadap Eri Cahyadi dalam perjalanan politiknya.
“Kami juga yang mengantarkan Pak Wali daftar ke KPU, deklarasi dukungan. Semua jukir Kota Surabaya ini adalah yang mendukung Pak Wali untuk periode kali kedua,” katanya.
Tak Mau Sekadar Bertemu Perwakilan
Ketegangan meningkat ketika massa menegaskan tidak ingin hanya berdialog dengan pejabat yang ditunjuk Pemkot. PJS menginginkan persoalan parkir dibahas langsung dengan pengambil keputusan tertinggi di Pemerintah Kota Surabaya.
Di Balai Kota, perwakilan PJS ditemui Asisten I Pemkot Surabaya Achmad Zaini, Kepala Dinas Perhubungan Trio Wahyu Bowo, Kepala Bakesbangpol Tundjung Iswandaru, serta Kepala Bapenda Rachmad Basari.
Namun, PJS menilai pertemuan tersebut belum menyelesaikan persoalan mendasar.
