Selasa, 1 September 2026

Sistem Parkir yang Bermasalah, Jukir Terus Dikambinghitamkan. PJS Bongkar Carut-marut di Lapangan

Photo Author
Elya Yuddy Irawan, Nawacita Post
- Selasa, 1 September 2026 | 18:02 WIB
Voucher Parkir adalah bukti pembayaran bukan bukti parkir
Voucher Parkir adalah bukti pembayaran bukan bukti parkir

SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mendorong digitalisasi parkir dengan narasi transparansi, akuntabilitas dan kemudahan bagi masyarakat.

Namun di lapangan, penerapan sistem tersebut justru memunculkan sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya terjawab.

Mulai dari dihapusnya karcis parkir, voucher yang dipersoalkan jukir, dugaan setoran tunai, hingga persoalan transaksi QRIS yang disebut masuk ke rekening yang bukan semestinya.

Ironisnya, ketika persoalan muncul, juru parkir (jukir) justru kerap menjadi pihak pertama yang disorot.

Ketua Paguyuban Juru Parkir (PJS) Surabaya, Izul Fiqri, mempertanyakan kondisi tersebut.

“Jukir itu yang salah terus. Seolah-olah jukir itu orang yang bebal, tidak mau nurut aturan. Padahal sumber-sumber masalahnya sebenarnya ada di Dishub, di sistemnya,” kata Izul, Selasa (1/9/2026).

Karcis Dihapus, Bukti Kendaraan Parkir Ikut Hilang

Sejak Juni 2026, Dishub Surabaya resmi menghentikan peredaran karcis parkir dan mengarahkan pembayaran menggunakan QRIS, kartu elektronik maupun voucher. Dishub menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari digitalisasi parkir agar transaksi lebih transparan dan terintegrasi.

Namun, persoalannya bukan sekadar bagaimana warga membayar.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apa bukti bahwa kendaraan benar-benar masuk dan parkir di titik tersebut?

Sebab voucher atau bukti pembayaran pada dasarnya menunjukkan transaksi pembayaran. Itu berbeda dengan karcis atau tiket yang dapat menunjukkan bahwa kendaraan tercatat menggunakan fasilitas parkir pada lokasi tertentu.

Izul menilai persoalan tersebut berpotensi menjadi masalah serius ketika terjadi kehilangan kendaraan atau barang.

“Misalnya, Orang masuk, dan tidak dikasih karcis. Terus kalau ada yang kehilangan, ini apa? Asuransi enggak mau,” ujarnya.

Artinya, digitalisasi jangan hanya memikirkan bagaimana uang berpindah dari konsumen ke sistem pemerintah.

Sistem juga harus menjawab bagaimana kendaraan dicatat, kapan masuk, di mana parkir, siapa petugasnya dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.

Halaman:

Editor: Elya Yuddy Irawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini