Kalau benar sistem sudah real-time, pertanyaannya justru semakin sederhana:
Ketika uang tidak masuk ke rekening yang seharusnya, siapa yang melakukan koreksi?
Ketika transaksi hilang, siapa yang melakukan rekonsiliasi?
Ketika konsumen sudah membayar tetapi sistem tidak mencatat, siapa yang bertanggung jawab?
Dan yang paling penting:
Mengapa risiko kesalahan sistem harus dibebankan kepada jukir?
Voucher Parkir Ikut Dipersoalkan
Dishub memang telah menyiapkan voucher parkir sebagai alternatif bagi masyarakat yang belum menggunakan pembayaran digital. Voucher tersebut telah diberlakukan di parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus yang dikelola Pemkot.
Tetapi PJS mengungkap persoalan berbeda.
Menurut Izul, voucher yang diterima jukir dalam praktiknya dapat mempengaruhi perhitungan target setoran.
“Misalnya targetnya 100, menerima voucher 10, berarti mengurangi target. Tapi vouchernya tidak mau,” kata Izul.
Ia mempertanyakan fungsi voucher jika pada akhirnya jukir kesulitan mempertanggungjawabkan voucher yang diterimanya.
Lebih ironis lagi, menurut PJS, voucher yang semestinya menjadi solusi justru dipaksakan untuk dipegang jukir setelah sebelumnya sulit terserap di masyarakat.
Di sinilah persoalan desain sistem kembali muncul.
Kalau voucher adalah bagian resmi dari sistem pembayaran pemerintah, seharusnya mekanisme penerimaan, pencatatan dan penukarannya juga otomatis dan tidak menyisakan ruang perdebatan antara jukir dengan pengelola.
Setoran Tunai: Dishub Membantah, Jukir Punya Cerita Berbeda
PJS juga mengungkap adanya dugaan setoran tunai setiap hari dari jukir.
