Karcis dihapus, tetapi bukti kendaraan benar-benar parkir di lokasi menjadi pertanyaan.
Sistem disebut digital, tetapi persoalan setoran tunai masih menjadi bahan perdebatan.
Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah jukir sudah patuh atau belum.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah sistem parkir digital Surabaya memang sudah siap, atau jukir sedang dipaksa menjadi pelaksana dari sistem yang belum selesai?
Izul bahkan mengajak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi duduk bersama dengan para jukir untuk membenahi persoalan tersebut.
“Coba Eri Cahyadi duduklah dengan kita. Ayo duduk. Kita ini bukan orang singgah,” ujarnya.
Pada akhirnya, digitalisasi parkir tidak boleh sekadar menjadi proyek mengganti karcis dengan QRIS dan voucher.
Karena warga tidak hanya membutuhkan cara membayar yang modern.
Warga membutuhkan kepastian bahwa uangnya sampai ke tempat yang benar, kendaraan tercatat dengan benar, dan ketika terjadi kehilangan atau kesalahan transaksi, ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab.
Kalau itu belum tersedia, maka menyalahkan jukir setiap kali terjadi persoalan justru menjadi cara paling mudah untuk menutupi persoalan yang lebih besar: barangkali yang perlu diperbaiki bukan hanya jukirnya, tetapi sistem parkirnya. ***
