Kalau digitalisasi memang bertujuan menghilangkan ruang abu-abu, maka angka-angka tersebut seharusnya mudah diperiksa.
“Tinggal Buka Laptop”
Izul menilai sebenarnya pemerintah memiliki kemampuan untuk mengetahui potensi setiap titik parkir.
“Tinggal buka laptop. Titik parkir itu sudah jelas, ada 1.310-an. Targetnya ada yang 25, 50, atau 200. Artinya dapat dihitung, harian berapa, mingguan berapa, sebulan berapa, setahun berapa, ketemu,” katanya.
Menurutnya, dengan sistem digital, pemerintah seharusnya tidak perlu terus-menerus menjadikan jukir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas persoalan target.
Sebab pemerintah sudah memiliki data.
“Jukir itu mas, orang yang paling nurut. Tapi di-framing seakan-akan jukir itu orang yang bebal, tidak mau nurut aturan,” ujarnya.
Kalau Sistem Sudah Digital, Jangan Salahkan Jukir Terus
Pemkot Surabaya sendiri sebelumnya menyebut digitalisasi parkir bertujuan menciptakan transparansi dan menghindari saling tuding.
Namun justru di titik inilah kritik PJS menjadi relevan.
Sistem digital seharusnya membuat semua pihak lebih mudah diawasi.
Jukir bisa diawasi. Konsumen bisa mendapatkan bukti pembayaran. Transaksi bisa dilacak. Target bisa dihitung. Bagi hasil bisa diketahui. Kesalahan transaksi bisa ditelusuri.
Dan ketika terjadi masalah, pihak yang bertanggung jawab bisa langsung ditemukan.
Bukan malah sebaliknya.
QRIS ada, tetapi uang bisa disebut masuk ke rekening yang salah.
Pembayaran ada, tetapi ada transaksi yang disebut hilang.
Voucher ada, tetapi jukir masih mempertanyakan mekanisme penerimaannya.
