Di Tengah Sorotan Kasus Korupsi BGN, Beredar Isu Pengadaan LED Rp535 Miliar

NAWACITAPOST.COM — Di tengah pusaran penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali diterpa isu tak sedap.

 

Jagat media sosial kini dihebohkan dengan beredarnya kabar pengadaan layar Light Emitting Diode (LED) oleh BGN untuk Tahun Anggaran 2026 yang nilainya fantastis, yakni mencapai Rp535,3 miliar.

Isu tersebut mencuat usai akun Instagram @perspektiv.idn mengunggah rincian paket pengadaan LED yang diduga dialokasikan untuk lembaga penata kelola program MBG tersebut. Unggahan pada Kamis (3/9/2026) itu seketika memicu gelombang kritik publik, lantaran nominalnya yang terbilang megah di balik sorotan tajam terhadap transparansi anggaran BGN.

 

Tak sedikit netizen yang membandingkan alokasi dana LED BGN senilai Rp535,3 miliar itu dengan harga satu unit pesawat pemadam kebakaran yang ditaksir berada di angka Rp480 miliar. "Harga LED BGN Rp535,3 miliar, harga pesawat pemadam kebakaran Rp480 miliar," tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Perbandingan menohok tersebut memantik perdebatan sengit publik mengenai urgensi dan prioritas penggunaan uang negara.

 

Publik menilai anggaran setengah triliun rupiah untuk perangkat visual visualisasi tersebut terkesan janggal, terlebih ketika musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah Tanah Air di mana Indonesia masih amat bergantung pada armada pesawat sewaan.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, pengadaan LED jumbo tersebut diduga terbagi ke dalam 9 paket penyedia. Perusahaan Tiga Bersaudara Nusantara disebut meraih paket sekitar Rp73,9 miliar, Nusa Persada Khatulistiwa sekitar Rp73,8 miliar, dan Makmur Sumber Redjeki sekitar Rp73,9 miliar.

 

Selanjutnya, Rthree Global Persada tercatat mengantongi nilai paket sekitar Rp73,7 miliar, Maju Negeri Perkasa sekitar Rp73,6 miliar, serta Intan Paulima sekitar Rp73,6 miliar.

 

Sementara Gema Patriot Nusantara diduga memperoleh sekitar Rp46,3 miliar, Karya Pendidikan Bangsa sekitar Rp46,2 miliar, dan Point Pass Solusi menyerap paket bernilai paling kecil yakni sekitar Rp276 juta. Akumulasi dari keseluruhan rincian tersebut berada di kisaran angka Rp535,3 miliar.

Meski demikian, angka pengadaan LED senilai Rp535,3 miliar ini masih sebatas spekulasi yang beredar pesat di ruang publik dan belum terkonfirmasi secara resmi sebagai bukti penyimpangan maupun pemborosan anggaran di tubuh BGN.

Teka-teki mengenai urgensi pengadaan LED ini pun menyeruak. Publik mempertanyakan apakah perangkat LED tersebut diperuntukkan bagi fasilitas operasional kantor pusat BGN atau dialokasikan untuk fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.

 

 

Pasalnya, relevansi langsung pengadaan visual tersebut terhadap program prioritas pemenuhan gizi masyarakat dipertanyakan secara mendasar.

Adapun perbandingan harga antara LED BGN dan pesawat pemadam kebakaran dinilai para pengamat lebih sebagai bentuk sentilan kritik sosial dari masyarakat terhadap prioritas belanja belanja negara, mengingat kedua aset tersebut pada dasarnya memiliki fungsi dan spesifikasi teknis yang bertolak belakang.

Hembusan isu pengadaan LED ini kian memperkeruh citra BGN yang sebelumnya sudah terpojok akibat polemik pengadaan motor listrik penunjang mobilitas Kepala SPPG.

 

Persoalan motor listrik tersebut diketahui telah masuk ke dalam ranah hukum dan menjadi bagian dari materi penyidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG.

 

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Juli 2026 menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut sebenarnya direncanakan dalam anggaran 2025 untuk operasional MBG.

 

Ia menyebut pembayaran pelunasan pengadaan tersebut pada 2026 menyentuh angka Rp243,9 miliar.

"Uang muka belanja, ini ada pertanyaan kenapa ada uang muka besar sekali di tahun 2025," kata Agustina saat memberikan penjelasan di depan para legislator.

Ia membeberkan bahwa rencana awal pengadaan mencapai 25.644 unit motor listrik, namun penyedia hanya mampu memenuhi 21.801 unit atau sekitar 85,01 persen.

"Itu adalah uang muka pembayaran motor listrik yang kemudian jadi ramai itu. Jadi uang mukanya dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di tahun 2026 Rp243,9 miliar," tandasnya.(***)