NAWACITAPOST.COM — DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna beragenda tunggal penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Batam terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (2/9/2026). Rapat penting ini menjadi panggung krusial dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan masa depan pembangunan daerah.
Jalannya sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan, dengan didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM, serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Agenda berbobot ini turut disaksikan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran pejabat Pemko Batam.
Dalam pengantar rapat, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan menegaskan bahwa agenda ini merupakan ikhtiar berlanjut usai legislatif melayangkan berbagai catatan tajam.
“Setelah rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi partai politik di DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Wali Kota, maka Wali Kota dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan fraksi berkenaan,” ujar Aweng sebelum menyerahkan podium.
Merespons pandangan legislatif, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi sekaligus memaparkan strategi perbaikan instrumen fiskal daerah secara lugas.
“Pemerintah Kota Batam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD Kota Batam atas pandangan, masukan, saran, dan catatan yang telah disampaikan,” kata Amsakar.
Ia menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan difokuskan pada digitalisasi perpajakan, intensifikasi, dan ekstensifikasi tanpa membebani warga secara sembarangan.
“Upaya tersebut tidak semata-mata ditempuh melalui peningkatan tarif, tetapi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pemutakhiran data objek pajak, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengawasan,” jelasnya.
Amsakar juga menekankan reorientasi belanja daerah, di mana Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi melonjak hingga 20,98 persen demi meredam ancaman banjir dan membenahi infrastruktur publik. Pemko Batam turut menegaskan penguatan kualitas pendidikan, pemenuhan layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), hingga dukungan penuh bagi UMKM.
Terkait wacana suntikan modal Rp20 miliar ke Bank Riau Kepri Syariah, Wali Kota memastikan langkah tersebut diambil secara hati-hati.
“Rencana penambahan penyertaan modal akan tetap memperhatikan kajian kelayakan, manfaat ekonomi, target kinerja, dan risiko investasi,” tegasnya.
Mengakhiri penyampaiannya di hadapan forum, Amsakar menekankan prinsip efisiensi ketat agar setiap program dalam Perubahan APBD memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(Bazo)
Artikel Terkait
Ambisi Besar 2029: Pemerintah Provinsi Jawa Barat Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah
Surplus Melambung USD 16,63 Miliar, Ekspor Jawa Barat Sukses Pukul Mundur Impor
Cegah Warga Tijalikeuh, Sekda Jabar Tegaskan Penataan Gasibu Demi Keamanan Publik
Gubernur Jabar Turun Tangan: Pemprov Ambil Alih Pembangunan Jembatan Pangandaran yang Ambruk
Sekretaris Daerah Jabar Dobrak Mentalitas Pelaku UMKM: Naik Kelas Dimulai dari Pikiran!