Rabu, 2 September 2026

Sekda Kota Bekasi Gebrak Tata Kelola Pemerintahan Berbasis HAM Demi Pelayanan Inklusif

Photo Author
Tiarsin, Nawacita Post
- Rabu, 2 September 2026 | 18:11 WIB

NAWACITAPOST.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Drs. Junaedi, secara resmi membuka Pelatihan Kota Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Bekasi. Agenda strategis yang berlangsung hingga 3 September 2026 ini diikuti oleh 25 peserta dari jajaran aparatur Pemerintah Kota Bekasi, akademisi, hingga perwakilan elemen masyarakat guna memperkuat penerapan perspektif HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam arahannya, Sekda Kota Bekasi menegaskan bahwa pembangunan di kota metropolitan yang dinamis dan beragam tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik, melainkan wajib seiring dengan pemenuhan hak-hak dasar warga.

“Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup hingga perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas harus berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM,” ujar Junaedi.
 

Lebih lanjut, Sekda Kota Bekasi menyoroti pentingnya momentum ini untuk mendongkrak kapasitas aparatur agar mampu mengintegrasikan prinsip inklusif dan adil ke dalam program kerja nyata. Langkah ini sekaligus menjadi ruang kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil demi menghadirkan tata kelola yang bebas diskriminasi.
 

“Selama tiga hari ini, Saudara-saudara akan mendapatkan kesempatan penting untuk berdiskusi, mendalami instrumen HAM serta menyusun rencana tindak lanjut bagi pembangunan Kota Bekasi. Saya minta seluruh peserta mengikuti rangkaian sesi pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, aktif, dan penuh semangat partisipatif,” ungkapnya.

Pelatihan ini diharapkan tidak sekadar menjadi ajang peningkatan wawasan, melainkan mampu melahirkan aksi konkret dalam tugas pelayanan publik. Melalui komitmen kuat Sekda Kota Bekasi, prinsip-prinsip HAM diproyeksikan tertanam kokoh dalam tatanan pembangunan daerah menuju pemerintahan yang semakin humanis dan berpihak pada seluruh masyarakat.

Editor: Tiarsin

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini