Masuk dalam sesi penanggap, Mawardin Zega menegaskan pentingnya perempuan untuk aktif di partai politik agar bisa memengaruhi arah kebijakan publik.
“Keterlibatan perempuan tidak cukup hanya memenuhi kuota 30 persen. Mereka harus ada di ruang pengambilan keputusan agar bisa membawa perubahan nyata,” ujarnya.
Dari kalangan mahasiswa, Jessica Esther Warouw menyampaikan bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sendiri oleh perempuan.
“Kesetaraan gender adalah soal kemanusiaan. Pria dan wanita harus berjalan bersama untuk memperjuangkan keadilan sosial,” tegas Jessica.
Baca Juga: Lapas Amuntai Terus Tekan Peredaran Barang Terlarang, Gelar Razia Serentak Bersama TNI dan Polri
Menambahkan perspektif budaya, Prof. Kumpiady Widen menjelaskan bahwa kemajuan kesetaraan gender tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
“Budaya dan agama bersifat dinamis. Perubahan memang lambat, tetapi harus terus diupayakan agar nilai-nilai modern dapat berjalan berdampingan dengan kearifan lokal,” ungkapnya.
Dialog juga menyinggung dimensi teologi dan aktivisme sosial Kristen. Prof. Thomas Pentury menilai bahwa politik seharusnya menjadi sarana pelayanan dan pengabdian bagi sesama.
“Partisipasi perempuan dalam politik adalah bagian dari tanggung jawab iman untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Moderator Dwi Urip Premono menutup dialog dengan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif.
“Afirmasi terhadap perempuan bukan sekadar angka, tetapi soal membuka ruang bagi kualitas dan transformasi,” kata Dwi.
Dialog kebangsaan ini diakhiri dengan kesepakatan bersama bahwa pemberdayaan perempuan harus menjadi agenda nasional lintas bidang, pendidikan, sosial, politik, dan budaya. Para peserta menegaskan, keterlibatan perempuan bukan sekadar pelengkap demokrasi, melainkan pilar penting dalam membangun bangsa yang adil, setara, dan berkeadaban.(Elly)