Senin, 1 Juni 2026

Pewarna Indonesia Bahas Perempuan Dalam Politik Nasional Secara Daring

Photo Author
Tiarsin Nawacita, Nawacita Post
- Senin, 27 Oktober 2025 | 08:31 WIB

NAWACITAPOST.COMPewarna Indonesia bekerja sama dengan Simposium Setara Menata Bangsa dan Asosiasi Pendeta Indonesia (API) menggelar Dialog Kebangsaan bertema “Perempuan dalam Pergerakan Politik” secara daring melalui Zoom Meeting pada Minggu (26/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan beragam tokoh lintas bidang yang membahas pentingnya peran dan representasi perempuan dalam politik nasional.

Hadir sebagai narasumber utama Dorince Mehue, S.E., Ketua DPD PWKI Provinsi Papua sekaligus Anggota Majelis Rakyat Papua, dan Prof. Dr. Thomas Pentury, Guru Besar dan mantan Rektor Universitas Pattimura (UNPATTI). Acara dimoderatori oleh Dwi Urip Premono.

Baca Juga: Larangan Tenda Hajatan, Cak Yebe: Pertimbangkan Budaya Tepo Seliro

Turut menjadi penanggap Mawardin Zega (mantan Sekjen MUKI), Jessica Esther Warouw (Sekretaris Umum GMKI), serta Prof. Drs. Kumpiady Widen, M.A., Ph.D., Guru Besar Universitas Negeri Palangka Raya yang juga dikenal sebagai antropolog, budayawan, dan sosiolog.

Dalam paparannya, Dorince Mehue menyoroti strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai wilayah, termasuk Papua. Ia menegaskan pentingnya pendidikan, dukungan kebijakan, dan perubahan budaya sebagai fondasi utama untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.

“Kita harus membangun solidaritas di antara perempuan, memperjuangkan kebijakan yang berpihak, dan membuka peluang bagi perempuan untuk tampil di ruang publik maupun domestik,” ujar Dorince.

Baca Juga: HUT Ke 26 Rokan Hulu Terlaksana Sukses, Bupati Anton Apresiasi Seluruh Pihak, “Semangat Gotong Royong Kunci Kemajuan Daerah”

Ia juga mencontohkan sejumlah perempuan Papua yang telah berhasil menembus panggung politik dan kepemimpinan daerah. Dorince menyebut, keberadaan Undang-Undang Otonomi Khusus telah memberikan peluang bagi perempuan Papua untuk berkontribusi dalam lembaga politik, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Otonomi khusus memberi ruang bagi perempuan Papua untuk ikut berperan. Sekarang saatnya kita menyiapkan kader perempuan Kristen agar siap mengambil tanggung jawab kepemimpinan di Papua dan di tingkat nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Profesor Thomas Pentury menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas individu, tetapi juga oleh sistem sosial dan politik yang belum sepenuhnya inklusif.

“Masih banyak hambatan struktural yang membuat perempuan sulit menembus ruang politik. Kita perlu kebijakan afirmatif yang bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar membuka akses dan peluang,” jelas Thomas.

Baca Juga: Lautan Manusia Padati Malam Puncak HUT ke-26 Rokan Hulu, Rayola Dan Tantri Bend Kotak Guncang Panggung Spektakuler Pesta Rakyat

Halaman:

Editor: Tiarsin Nawacita

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini