NAWACITAPOST.COM — Pewarna Indonesia bekerja sama dengan Simposium Setara Menata Bangsa dan Asosiasi Pendeta Indonesia (API) menggelar Dialog Kebangsaan bertema “Perempuan dalam Pergerakan Politik” secara daring melalui Zoom Meeting pada Minggu (26/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan beragam tokoh lintas bidang yang membahas pentingnya peran dan representasi perempuan dalam politik nasional.
Hadir sebagai narasumber utama Dorince Mehue, S.E., Ketua DPD PWKI Provinsi Papua sekaligus Anggota Majelis Rakyat Papua, dan Prof. Dr. Thomas Pentury, Guru Besar dan mantan Rektor Universitas Pattimura (UNPATTI). Acara dimoderatori oleh Dwi Urip Premono.
Baca Juga: Larangan Tenda Hajatan, Cak Yebe: Pertimbangkan Budaya Tepo Seliro
Turut menjadi penanggap Mawardin Zega (mantan Sekjen MUKI), Jessica Esther Warouw (Sekretaris Umum GMKI), serta Prof. Drs. Kumpiady Widen, M.A., Ph.D., Guru Besar Universitas Negeri Palangka Raya yang juga dikenal sebagai antropolog, budayawan, dan sosiolog.
Dalam paparannya, Dorince Mehue menyoroti strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai wilayah, termasuk Papua. Ia menegaskan pentingnya pendidikan, dukungan kebijakan, dan perubahan budaya sebagai fondasi utama untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.
“Kita harus membangun solidaritas di antara perempuan, memperjuangkan kebijakan yang berpihak, dan membuka peluang bagi perempuan untuk tampil di ruang publik maupun domestik,” ujar Dorince.
Ia juga mencontohkan sejumlah perempuan Papua yang telah berhasil menembus panggung politik dan kepemimpinan daerah. Dorince menyebut, keberadaan Undang-Undang Otonomi Khusus telah memberikan peluang bagi perempuan Papua untuk berkontribusi dalam lembaga politik, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Otonomi khusus memberi ruang bagi perempuan Papua untuk ikut berperan. Sekarang saatnya kita menyiapkan kader perempuan Kristen agar siap mengambil tanggung jawab kepemimpinan di Papua dan di tingkat nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Profesor Thomas Pentury menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas individu, tetapi juga oleh sistem sosial dan politik yang belum sepenuhnya inklusif.
“Masih banyak hambatan struktural yang membuat perempuan sulit menembus ruang politik. Kita perlu kebijakan afirmatif yang bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar membuka akses dan peluang,” jelas Thomas.
Artikel Terkait
Rutan Rantau Gelar Razia Serentak Bersama APH Sesuai Arahan Dirjenpas
Lapas Kelas III Gunungtua Bersama TNI-Polri Gelar Razia Gabungan
Gandeng TNI-POLRI, Rutan Tanjung Pura Kembali Gelar Razia Blok Hunian Warga Binaan
Malam Tanpa Kompromi : Lapas Kotapinang Gandeng Polsekta Kotapinang Sapu Bersih Kamar Hunian Warga Binaan
Terbukti emas Bisa Mengantar jamaah ke Baitullah dengan Murah dan Cepat