Di Balik Senyum WTP Ke-6 Padangsidimpuan, Ratusan Miliar 'Uang Gaib' Diduga Mengalir ke Kantong Oknum

NAWACITAPOST.COM — Kilatan lampu kamera menangkap senyum lebar jajaran pejabat Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Di tangan mereka, tergenggam plakat prestisius dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI): predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut-turut, yang baru diserahkan kemarin, Jumat (29/5/2026).

Di atas kertas, Padangsidimpuan adalah kota yang suci dari korupsi. Namun di dunia nyata, penghargaan itu dituding tak lebih dari sebuah stempel pengesahan kejahatan sistemik. Ketika laporan keuangan dipuji "bebas kesalahan," jerit tangis korban bencana yang kelaparan dan siswa miskin yang haknya dirampas justru menggema di sudut-sudut kota. WTP kini telah berubah makna menjadi: Wajar Tapi Palsu!

Trilogi Manipulasi: Data Diatur, Uang Rakyat Lebur

Bagaimana mungkin sebuah kota mendapat predikat "paling bersih" ketika ratusan miliar anggaran diduga menguap tanpa bekas? Jawabannya ada pada kemahiran tingkat tinggi dalam memanipulasi administrasi. Tiga pos anggaran besar pada Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti nyata bagaimana "data gaib" diciptakan:

Baca Juga: Babak Baru Keributan Kemiling—Saling Lapor, Satu Tersangka, hingga Blokir Kontak Wartawan!

1. Dana Bencana Rp170 Miliar: Rumah Korban Hancur, Anggaran Dikubur

• Manipulasi Data: Data asli BPBD mencatat hanya 164 rumah rusak berat (total 1.133 KK terdampak termasuk rusak sedang/ringan) dengan estimasi kebutuhan Rp40 Miliar. Namun, Pemko diduga memaksa seluruh 1.133 KK dicatat sebagai "Rusak Berat" demi mencairkan klaim Rp170 Miliar dari pusat.

• Fakta di Lapangan: Korban bencana hanya menerima beras 10 kg. Rumah mereka tetap hancur, uang ganti rugi tak pernah sampai.

• Dugaan Skema: Lebih dari Rp130 Miliar raib. BPK ditengarai hanya memeriksa berkas di atas meja tanpa pernah menginjakkan kaki di rumah warga yang hancur.

2. Dana Pendidikan Rp51,4 Miliar: Buku Tabungan Siswa Kosong Melompong

• Manipulasi Data: Dana Hibah, PIP, dan BOS dilaporkan terserap 100% dengan dokumen pertanggungjawaban yang rapi dan ditandatangani.

• Fakta di Lapangan: Atap sekolah-sekolah masih bocor dan rusak parah. Nama-nama siswa miskin tercantum sebagai penerima, tetapi saat buku tabungan dicetak, saldonya nol sepeser pun.

• Modus Operandi: Uang dicairkan atas nama siswa oleh oknum tertentu, tanda tangan dipalsukan, lalu berkasnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemeriksa.

Baca Juga: LSM Penjara Indonesia Siap Gelar Aksi Massa, Desak Perbaikan Jalur Kedondong–Pardasuka!

3. Dana SILPA Rp21,7 Miliar: Hilang Tanpa Jejak

• Sisa anggaran tahun lalu yang seharusnya kembali ke kas daerah tercatat seimbang dan sah secara akuntansi. Namun di lapangan, uang tersebut raib tanpa program kerja dan tanpa bukti belanja. Diduga kuat, dana ini dialihkan langsung ke kantong pribadi.

Anatomi Skema "Pembersihan Berkas" Canggih

"Padangsidimpuan tidak sedang mempraktikkan tata kelola yang bersih, melainkan mempertontonkan kemampuan tingkat tinggi dalam membohongi sistem."

Kemenangan administratif selama 6 tahun ini diduga menggunakan formula manipulasi yang sama persis di setiap tahun anggaran:

1. Pengaturan Angka Anggaran
2. Pembuatan Bukti dan Tandatangan Palsu
3. Pembatasan Akses Dokumen Asli
4. Pemeriksaan Hanya di Dalam Ruang = Predikat WTP

Kecurigaan terbesar pun menyeruak: Mengapa lonjakan data yang tidak masuk akal (dari 164 menjadi 1.133 unit rumah) atau selisih dana pendidikan yang masif tidak pernah menjadi temuan BPK? Apakah ada oknum pemeriksa yang ikut menikmati "kue" korupsi ini sehingga sengaja menutup mata?