Mendagri Tito: Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

NAWACITAPOST.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menegaskan bahwa Gubernur Jakarta akan tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pernyataan Tito ini sekaligus mempertegas, bahwa Gubernur Jakarta bukan ditunjuk oleh presiden.

"Sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini," tegas Tito saat rapat kerja dengan Baleg DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Menurutnya, dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang sedang dibahas, aturan tersebut sudah jelas tercantum bahwa Gubernur DKI Jakarta akan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada.

Baca Juga: Daftar Lengkap 37 Lembaga Pengelola Zakat Berizin Kementerian Agama

Tito minta RUU DKJ segera dibahas lebih lanjut oleh DPR agar dapat disahkan secepatnya. Melalui RUU ini, Tito berharap Jakarta dapat naik kelas dan bersaing dengan kota-kota maju lainnya, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia.

Tito juga menyampaikan bahwa meskipun Jakarta akan menjadi kota aglomerasi setelah kehilangan statusnya sebagai DKI, eksekusi kebijakan pembangunan akan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, wakil presiden turut mengurus pembangunan Jakarta bersama dengan kota-kota satelit di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Dalam konteks pembangunan Jakarta sebagai kota aglomerasi, Tito menegaskan bahwa tidak akan ada pengambilalihan kewenangan pemda oleh pemerintah pusat. Sebagai gantinya, akan dibentuk badan khusus yang dipimpin oleh wakil presiden, mirip dengan Badan Percepatan Pembangunan Papua, yang bertugas melakukan harmonisasi dan evaluasi pembangunan di wilayah tersebut.

Baca Juga: Summarecon Agung Hadirkan Gafoy: Pusat Kuliner Baru dengan Konsep Gaya Hidup Kekinian

"Ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di Papua dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua yang tugasnya sama, harmonisasi, evaluasi, bukan mengambil alih kewenangan pemda," kata Tito.