NAWACITApost.com - Setelah bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 yang digelar di Lapas Singkawang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Tito Andrianto, melanjutkan kunjungan intensifnya ke wilayah Bengkayang. Fokus kunjungan kali ini adalah Rutan Bengkayang dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang.
Dalam kunjungan ini, Tito yang masih didampingi oleh Kadivmin, Kadivim, Kadivpas, Kabid Yantah, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Rupbasan, Keamanan, Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian serta Kasubbag Humas, RB dan TI, berkesempatan bertemu dengan Wakil Bupati Bengkayang, Drs. H. Syamsul Rizal, Asisten I Bidang Pemerintah dan Hukum, serta Kabag Hukum Pemkab Bengkayang.
Pertemuan di Rutan Bengkayang menjadi momen penting, di mana Kakanwil dan Wakil Bupati Bengkayang membahas rencana hibah tanah dan bangunan untuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) atau Kantor Imigrasi (Kanim) Bengkayang. Rencana ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat keberadaan lembaga-lembaga Kemenkumham di wilayah tersebut, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat setempat.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang untuk membahas pengukuhan desa sadar hukum dan potensi kerjasama dalam pelayanan hukum seperti paten, KI (Kekayaan Intelektual), dan Perda (Peraturan Daerah). Kerjasama semacam ini diharapkan dapat membuka peluang bagi peningkatan pemahaman hukum di komunitas setempat, serta memberikan manfaat yang lebih besar dalam pengaturan dan perlindungan hukum di wilayah Bengkayang.
Setelah pertemuan di Rutan Bengkayang, Kakanwil dan timnya melanjutkan kunjungan mereka ke Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang. Kakanwil berharap adanya peningkatan kerjasama antara Kemenkumham dan pihak terkait di PLBN Jagoi Babang dalam hal pelayanan publik khususnya dibidang keimigrasian..
Kunjungan ini menegaskan komitmen Kakanwil Kalimantan Barat untuk memperkuat presensi Kemenkumham di wilayah Bengkayang, sambil menjajaki potensi kerjasama yang lebih luas dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Hal ini diharapkan akan membawa manfaat positif dalam pemenuhan kebutuhan hukum dan peraturan di wilayah ini.
