-
Ke mana larinya ratusan miliar rupiah anggaran yang dicairkan atas nama 753 KK fiktif tersebut?
-
Siapa intelektual di balik layar yang menyusun dan melegalisasi data palsu ini?
-
Mengapa warga yang rumahnya rata dengan tanah justru belum menerima bantuan penuh?
-
Apakah proyek Huntap Pijorkoling saat ini juga dibangun di atas fondasi data yang manipulatif?
Baca Juga: Pemprov Jabar Lepas 1.147 Mahasiswa Ikuti Program Probidik Gema Jabar, Bantu Guru Mengajar
Rajes Simanungkalit: "Ini Bukan Salah Administrasi, Ini Kejahatan Kemanusiaan!"
Ketidakadilan yang telanjang ini memantik reaksi keras dari aktivis kemanusiaan, Rajes Simanungkalit. Dengan lantang, ia menyebut skandal ini sebagai dosa sosial yang tidak boleh diampuni.
“Kita melihat seremonial megah, peletakan batu pertama, janji manis kehadiran negara. Tapi di saat yang sama, ada fakta lebih dari separuh data korban itu diduga palsu! Ada ratusan miliar rupiah yang hilang tak berbekas, sementara saudara kita masih bertahan di tenda bocor,” cetus Rajes berang, Selasa (14/7/2026) sore.
Rajes memperingatkan Pemkot, DPRD, hingga Satgas PRR agar tidak menjadikan penderitaan rakyat sebagai ladang korupsi atau panggung sandiwara politik. Ia pun menuntut Tiga Langkah Darurat yang harus segera dilakukan:
-
Hentikan sementara proyek pembangunan Huntap Pijorkoling sampai ada kejelasan data dan audit anggaran.
-
Bentuk Tim Pemeriksa Independen yang melibatkan warga, LSM, dan aparat kepolisian untuk mengusut aliran dana.
-
Buka transparansi data secara total mengenai daftar penerima bantuan dan rincian anggaran agar bisa diakses seluruh masyarakat.
Baca Juga: Siapkan Pemimpin Masa Depan, Pemprov Jabar Integrasikan Sekolah Maung dengan Industri
Menanti Kebenaran di Balik Puing Kebohongan
Saat iring-iringan mobil mewah pejabat meninggalkan lokasi Perkebunan Pijorkoling dengan senyum merekah, mendung kembali menggelayuti langit Padangsidimpuan. Warga di tenda darurat kembali bersiap menyambut hujan sore dengan kecemasan yang sama.
Pembangunan Huntap memang sangat dibutuhkan. Tapi apa gunanya rumah mewah di atas kertas jika fondasinya dibangun di atas kebohongan? Apa gunanya janji pemulihan jika justru menorehkan luka baru bagi mereka yang kehilangan segalanya?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun otoritas berwenang yang bersedia memberikan klarifikasi rinci terkait dugaan mark-up data masif ini. Satu hal yang pasti: di balik tumpukan dokumen resmi dan kepulan asap seremoni, ratusan nasib keluarga korban tidak bisa menunggu selamanya. Dan sepandai-pandainya bangkai ditutupi, aromanya kini telah tercium ke permukaan.(Lesmanan.H)
Artikel Terkait
Misteri Pelat Merah Siluman di Bekasi: Aset Pemkab Diduga Bocor, Pejabat BPKD Malah Angkat Tangan!
Berburu Apartemen Lewat Jalur Lari: Metland Run For Fun Series 2026 Tantang Ribuan Pelari Taklukkan 6 Kota!
Ricuh di Aula Kantor Camat Sibolga Utara! Wartawan Diusir Saat Liputan, Warga dan Anggota DPRD Kompak Tinggalkan Ruangan
Lebih dari Enam Dekade, Universitas Islam Riau (UIR) Wujudkan Kampus Unggul Berkelas Dunia
DPRD Jawa Barat Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Menjadi Perda