Dugaan Mega Skandal Bantuan Banjir Padangsidimpuan: 1.133 KK Jadi Korban Ketidakterbukaan Anggaran Pusat dan Daerah

NAWACITAPOST.COM — Kabut misteri menyelimuti penyaluran bantuan sosial bagi korban banjir bandang di Kota Padangsidimpuan. Memasuki bulan kelima pasca-bencana, jeritan warga terdampak bukannya mereda, justru semakin kencang menuntut keadilan. Sebanyak 1.133 Kepala Keluarga (KK) diduga menjadi korban dari sistem distribusi yang tidak transparan, melibatkan dana fantastis dari Presiden, Kementerian Sosial, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Persoalan ini kian meruncing setelah munculnya fenomena "aktivis rasa pejabat" yang justru mengambil peran sebagai penyambung lidah pemerintah, memicu polemik mengenai etika birokrasi dan supremasi hukum di kota tersebut.

1. Benang Kusut Penyaluran: Data di Atas Kertas vs Fakta Lapangan

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat ketimpangan tajam antara klaim pemerintah dengan realitas yang dirasakan warga. Masyarakat menyoroti bahwa dari 1.133 KK yang terdaftar sebagai penerima manfaat, sebagian besar mengaku hanya menerima bantuan alakadarnya.

Baca Juga: Benteng Terakhir Kesejahteraan: Pemerintah Pasang Badan Demi Nasib Jutaan Buruh Indonesia!

• Klaim Dinas Sosial: Menjanjikan Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp450.000/bulan selama tiga bulan (Total Rp1.350.000) ditambah bantuan beras.
• Klaim BPBD: Menyatakan adanya bantuan hunian sebesar Rp1.800.000 per KK yang disalurkan melalui transfer Bank BNI.

Namun, di lapangan, warga serentak bersuara bahwa nominal-nominal tersebut hanyalah angka fiktif. Banyak yang mengaku tidak pernah melihat uang tunai tersebut masuk ke kantong maupun rekening mereka, melainkan hanya menerima paket sembako yang nilainya jauh di bawah plafon anggaran yang dijanjikan.

2. Menelusuri Jejak Dana Miliaran: Presiden, Kemensos, dan Gubernur

Publik kini mendesak audit investigatif terhadap tiga sumber dana utama yang hingga kini nasibnya tidak jelas:

• Dana Taktis Presiden Prabowo Subianto: Sebesar Rp4 Miliar yang dikhususkan untuk pemulihan ekonomi dan kebutuhan mendasar korban. Publik mempertanyakan rincian alokasi dana ini—apakah mengendap di kas daerah atau telah beralih fungsi.
• Stimulan Kementerian Sosial RI: Berbagai paket bantuan sosial dan logistik skala nasional yang seharusnya sudah terdistribusi secara masif.
• Bantuan Pemerintah Provinsi: Dana dari Gubernur Sumatera Utara yang dialokasikan sebagai bentuk sinergi penanganan bencana daerah.

Baca Juga: Gempur Risiko Maut di Tempat Kerja: Menaker Mobilisasi ‘Pasukan’ Ahli K3 dalam Skala Masif!

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan belum mampu menyajikan dashboard transparansi atau laporan terbuka yang bisa diakses publik mengenai alur keluar-masuknya dana-dana besar tersebut.

3. Polemik "Juru Bicara Dadakan" dan Degradasi Marwah Pemerintah

Keanehan dalam kasus ini mencapai puncaknya saat seorang aktivis lokal, Saut Harahap, muncul ke ruang publik dan memberikan penjelasan terkait alasan tidak dibagikannya bantuan tersebut dengan dalih "aturan-aturan yang ada".

Langkah ini dinilai sebagai anomali birokrasi yang memalukan. Publik mempertanyakan mengapa urusan teknis pemerintahan dan pertanggungjawaban anggaran negara justru disampaikan oleh pihak luar yang tidak memiliki mandat struktural. Muncul tudingan tajam bahwa aktivis tersebut diduga sengaja dipasang sebagai tameng atau "juru bicara bayangan" guna melindungi kepentingan pejabat berwenang dari cecaran media dan masyarakat.

4. Tinjauan Konstitusi: Di Mana Wibawa Pasal 18 UUD 1945?

Tindakan memberikan panggung kepada aktivis untuk menjelaskan kebijakan strategis negara dianggap telah mencederai prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga: Gempita Teknologi Dunia: Mahasiswa UKDW Taklukkan Panggung Global Web3 & AI!

Sesuai Pasal 18 UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewenangan mutlak Kepala Daerah dan perangkatnya yang sah. Wewenang untuk memberikan klarifikasi, menjelaskan regulasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan APBN maupun APBD adalah tugas konstitusional pejabat publik, bukan ranah pihak swasta atau tokoh masyarakat.

"Apakah NKRI kini memberikan wewenang penuh kepada individu tanpa jabatan untuk menjelaskan kebijakan Presiden? Ini adalah preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Governance)," ungkap salah satu perwakilan warga yang merasa kecewa.

5. Desakan Transparansi: Rakyat Menuntut Bukti, Bukan Janji

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, seluruh pihak yang disebut dalam polemik ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi secara resmi. Namun, klarifikasi tersebut harus datang dari institusi yang berwenang, bukan melalui perantara yang memicu kerancuan informasi.