Kalau tidak ada, jelaskan mengapa.
Kalau ada tetapi anggarannya kecil, jelaskan berapa kebutuhan dan berapa kemampuan APBD.
Kalau Rp739,99 juta memang cukup, tunjukkan berapa gedung yang diperbaiki dan berapa anak yang menikmati manfaatnya.
Jangan hanya menyodorkan angka.
Tunjukkan hasilnya.
Surabaya bukan kota miskin anggaran
Ada satu fakta lain yang membuat pertanyaan mengenai prioritas anggaran semakin relevan.
Pemkot Surabaya melaporkan SiLPA APBD 2025 sebesar Rp516,896 miliar. Realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp10,63 triliun, sementara realisasi belanja daerah Rp10,55 triliun.
Ini bukan berarti seluruh SiLPA tersebut otomatis dapat dipindahkan ke TK.
Tidak sesederhana itu.
Namun angka tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah harus terus dibaca dengan kritis.
Karena itu pertanyaannya sah:
Kalau ada kebutuhan rehabilitasi gedung TK yang mendesak, apakah alokasi Rp739,99 juta memang sudah mencerminkan skala masalah di lapangan?
Atau jangan-jangan masalahnya bukan tidak ada uang.
Masalahnya adalah prioritas.
Dan kalau memang prioritas, publik berhak bertanya:
