SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Air bersih mestinya tidak menjadi teka-teki bagi warga. Buka keran, air mengalir, selesai. Tetapi di Surabaya, dalam beberapa bulan terakhir, urusan air justru berkali-kali memantik keluhan dan sorotan.
Air keruh, berbusa dan berbau. Pipa utama bocor. Jaringan air kembali tersenggol alat berat proyek. Bahkan ditemukan indikasi sambungan ilegal.
Pertanyaannya sederhana tetapi serius: ini hanya rangkaian insiden teknis yang kebetulan terjadi berdekatan, atau ada persoalan yang lebih dalam dalam sistem pengelolaan dan pengawasan PAM Surya Sembada?
Kasus paling menyita perhatian terjadi pada 6 September 2026, ketika pelanggan di sejumlah wilayah mengeluhkan air yang keruh, berbusa dan berbau. PAM Surya Sembada menjelaskan gangguan tersebut berawal dari menurunnya volume sekaligus memburuknya kualitas air baku yang masuk ke IPAM Karang Pilang. Menurut penjelasan manajemen, kandungan polutan saat itu bahkan membuat proses pengolahan kewalahan sehingga sebagian air yang belum sepenuhnya tertangani masuk ke jaringan distribusi.
Yang membuat persoalan ini semakin menarik, PAM kemudian meminta akses terhadap early warning system milik PJT I agar dapat mengetahui lebih cepat perubahan kualitas air baku. Permintaan tersebut disampaikan setelah munculnya gangguan air keruh dan berbusa.
Di sinilah pertanyaan publik layak diarahkan.
Kalau sistem peringatan dini begitu penting, mengapa penguatan aksesnya baru menjadi kebutuhan setelah pelanggan keburu menerima air bermasalah?
Tentu bukan berarti PAM otomatis bersalah atas pencemaran air baku. Sumber air baku melibatkan banyak pihak dan kewenangan. Namun bagi pelanggan, batas antara persoalan hulu dan hilir sangat sederhana: mereka hanya tahu air yang keluar dari keran harus aman digunakan.
Dan persoalan belum berhenti pada kualitas air baku.
Pada akhir April 2026, pipa distribusi utama berdiameter 1.000 milimeter di kawasan MERR mengalami kebocoran. PAM menyebut penyebab awalnya adalah penurunan elevasi tanah di sekitar sungai yang membuat sambungan pipa mengalami kebocoran. Gangguan tersebut berdampak pada sejumlah wilayah, dengan aliran mengecil hingga tidak keluar. PAM bahkan menyalurkan sekitar 48 tangki air berkapasitas 4.000–5.000 liter untuk pelanggan dan fasilitas terdampak.
Sekali lagi, secara teknis kebocoran bisa saja terjadi.
Tetapi publik berhak bertanya mengenai ketahanan jaringan distribusi air Surabaya, terutama ketika gangguan jaringan bukan sekali terjadi.
Lebih panas lagi ketika pada September 2026 DPRD Surabaya menyoroti kebocoran pipa yang berulang akibat terkena alat berat proyek drainase.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menyebut persoalan tersebut terjadi di sejumlah titik, antara lain Simomulyo, Asemrowo dan kawasan Ketintang Madya. Dampaknya disebut bisa meluas hingga beberapa RT, RW bahkan lintas kelurahan.
