Berapa sebenarnya jumlah TK yang akan mendapatkan manfaat dari anggaran rehabilitasi tersebut?
Sebab inilah yang belum terang bagi publik.
Pemkot Surabaya tidak cukup hanya mengatakan bahwa PAUD menjadi prioritas.
Prioritas harus terlihat dalam angka, penerima manfaat dan kondisi bangunan yang benar-benar diperbaiki.
Rp739 Juta untuk rehabilitasi: berapa TK yang bisa diselamatkan?
Kita tidak boleh terjebak pada permainan istilah.
Dalam APBD, TK masuk dalam ekosistem PAUD.
Artinya, ketika berbicara mengenai anggaran PAUD, tidak otomatis seluruh uang tersebut secara khusus masuk ke TK.
Justru di sinilah masalah transparansi menjadi penting.
Pemkot perlu membuka:
- Berapa jumlah TK negeri dan swasta yang ada di Surabaya?
- Berapa jumlah gedung TK yang membutuhkan rehabilitasi?
- Berapa yang rusak ringan?
- Berapa yang rusak sedang?
- Berapa yang rusak berat?
- Berapa TK swasta/yayasan yang diverifikasi membutuhkan bantuan?
- Berapa sekolah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi pada 2026?
- Berapa nilai bantuan masing-masing?
- Dan yang paling penting: berapa persen kebutuhan rehabilitasi TK yang benar-benar bisa ditutup APBD?
Tanpa data tersebut, publik hanya disuguhi angka besar bernama “PAUD”.
Padahal di lapangan, persoalannya sangat konkret:
Ada gedung TK yang membutuhkan perbaikan.
Ada yayasan yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan renovasi.
Ada sekolah yang bertahun-tahun bertahan dengan fasilitas seadanya.
Dan anak-anak tetap datang setiap pagi untuk belajar.
