NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko dari Fraksi Gerindra, menegaskan komitmennya mendorong akses beasiswa bagi siswa/siswi SMA/SMK swasta dalam agenda reses jaring aspirasi di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Sabtu (23/5/2026).
Program ini menyasar keluarga miskin yang tercatat di desil 1 hingga 5 dengan bantuan Rp350 ribu per bulan, diberikan langsung ke rekening sekolah untuk mencegah penyalahgunaan.
Ratusan warga Bangkingan memadati lokasi reses yang digelar di Warkop Takasimura. Kehadiran warga tidak hanya untuk bertemu wakil rakyat dari Dapil 5 Surabaya tersebut, tetapi juga menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari pendidikan, infrastruktur hingga persoalan hukum pertanahan.
Dalam pemaparannya, Yona menjelaskan bahwa Komisi A DPRD Surabaya membidangi hukum dan pemerintahan, termasuk urusan administrasi kependudukan serta bermitra dengan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menekankan, program beasiswa bagi siswa SMA/SMK swasta menjadi salah satu perhatian serius karena banyak warga kurang mampu yang belum terjangkau bantuan pendidikan.
“Beasiswa ini Rp350 ribu per bulan, diberikan tiga bulan di depan sampai siswa lulus. Penerimanya warga desil 1 sampai 5, dan langsung masuk ke rekening sekolah agar tepat sasaran,” tegas Yona.
Yona yang juga dikenal sebagai pengusaha kuliner itu menambahkan, skema bantuan bersifat fleksibel. Jika biaya SPP di bawah Rp350 ribu, maka sisa dana dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain seperti buku dan kegiatan ekstrakurikuler.
“Kalau SPP-nya lebih kecil, sisanya bisa dipakai untuk kebutuhan penunjang pendidikan. Jadi benar-benar membantu siswa,” imbuhnya.
Selain soal pendidikan formal, aspirasi juga datang dari tokoh masyarakat Budi Suroyo yang meminta dukungan berkelanjutan untuk pembinaan kesenian tradisional yang selama ini sudah berjalan dan mendapat respons positif dari Pemkot Surabaya.
Sementara itu, Ketua RW 02 Riyanto mengusulkan pembangunan fasilitas pendidikan di wilayahnya. Ia menyebut Bangkingan belum memiliki TK, serta mengeluhkan aktivitas PAUD yang sering terhenti karena berdekatan dengan masjid.
“Kami berharap PAUD bisa dipindah ke aset pemkot, jadi satu lokasi dengan balai RW dan nanti bisa sekalian dibangun TK,” ujarnya.
Persoalan infrastruktur juga mengemuka. Warga RT 5 RW 03 mengeluhkan tidak adanya saluran pembuangan air sepanjang 70 meter yang menyebabkan genangan saat hujan. Selain itu, kondisi punden Mbah Wongso yang menjadi bagian sejarah wilayah juga membutuhkan perbaikan pagar dan gapura.
Tak hanya itu, warga RW 01 menyoroti persoalan tanah wakaf Masjid Nurul Huda yang masuk dalam sistem aset Pemkot (Simbada), serta mushola yang keberatan atas biaya BPHTB untuk proses wakaf.
Aspirasi lain meliputi kebutuhan pos bantuan hukum, peningkatan UMKM, hingga dukungan kegiatan HUT RI.
