NAWACITAPOST.COM – Aduan soal pelarangan kegiatan Pos PAUD di rumah warga mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, di kawasan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Selasa (20/5/2026). Warga RW 4 Dukuh Kramat mengaku resah setelah muncul larangan penggunaan rumah warga untuk kegiatan PAUD yang selama ini berjalan gratis dan telah berlangsung bertahun-tahun.
Ketua RW 4 Dukuh Kramat, Sunoko, mengatakan PAUD di wilayahnya berdiri sejak 2008 dan menjadi tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Seluruh kegiatan dijalankan secara swadaya oleh warga tanpa pungutan biaya.
“PAUD ini murni untuk warga, tidak ada biaya. Anak-anak yang tidak mampu kami gratiskan semua. Tapi tiba-tiba diminta ditutup karena tidak boleh di rumah warga,” tegas Sunoko.
Menurutnya, alasan pelarangan tersebut tidak masuk akal. Sebab selama ini rumah warga justru kerap dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk pendidikan anak usia dini.
“Bunda-bunda PAUD sampai bingung, bahkan tidak bisa tidur. Kami sudah berjuang 18 tahun, masa harus ditutup begitu saja,” ujarnya.
Menanggapi keluhan itu, Yona Bagus Widyatmoko yang akrab disapa Cak Yebe langsung bersikap tegas. Politisi Gerindra tersebut menilai tidak ada alasan menutup kegiatan PAUD yang jelas-jelas memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau sampai ada upaya penutupan PAUD, laporkan ke saya. Ini tidak dibenarkan. PAUD itu pendidikan usia dini yang sangat penting,” tegas Cak Yebe di hadapan warga.
Ia juga mengapresiasi inisiatif warga yang rela menyediakan rumah pribadinya sebagai tempat belajar anak-anak. Menurutnya, semangat gotong royong seperti itu justru harus mendapat dukungan penuh.
“Ini luar biasa, rumah pribadi dipakai untuk pendidikan anak-anak. Harusnya diapresiasi, bukan malah ditutup,” tambahnya.
Selain persoalan PAUD, warga RW 4 juga mengusulkan pembangunan atap atau spandek di area makam yang rutin digunakan untuk kegiatan tawasul dan tahlil akbar. Kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp25 juta, dengan sebagian dana sudah dihimpun secara swadaya.
Tak hanya itu, warga turut menyoroti keberadaan lahan kosong seluas sekitar 1.810 meter persegi milik PT Setia Tamarah yang terbengkalai hampir 30 tahun. Warga berharap lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum seperti balai RW, musala, hingga sarana pendidikan.
Terkait hal itu, Cak Yebe memastikan akan menelusuri status kepemilikan lahan sebelum mendorong pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
“Kita tracing dulu status tanahnya. Kalau memungkinkan, kita dorong jadi fasos-fasum untuk warga,” ujarnya.
Keluhan lain yang disampaikan warga yakni terkait pembangunan jalan lingkungan yang dinilai terus ditinggikan tanpa memperhatikan dampak terhadap permukiman sekitar. Sistem “tumpuk jalan” itu dikhawatirkan memicu banjir di kawasan padat penduduk.
