Klaim Legalitas dan Dukungan APH
Azwarman menegaskan bahwa mekanisme sumbangan komite ini sepenuhnya transparan dan berlandaskan hukum yang sah. Seluruh program disosialisasikan secara terbuka dalam rapat wali murid.
Baca Juga: Menyamar Turis Jadi Kuli: 10 WNA Tiongkok Ditindak Tegas Imigrasi Jakut
Bahkan, ia menyebut anak-anak dari para Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Ombudsman yang menimba ilmu di SMAN 7 Padang juga turut membayar sumbangan komite tersebut.
"Orang-orang hukum tahu semua karena ini kebutuhan riil. Beliau-beliau tentu sudah membaca aturan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Makanya, tidak ada sekolah yang betul-betul gratis di Padang, semuanya berpartisipasi lewat sumbangan komite," pungkasnya.(Tim Media Nawacita Indonesia)