Dilema Biaya Sekolah: Kepala SMAN 7 Padang Buka Suara Soal Sumbangan Komite 'Setengah Wajib'

Klaim Legalitas dan Dukungan APH

Azwarman menegaskan bahwa mekanisme sumbangan komite ini sepenuhnya transparan dan berlandaskan hukum yang sah. Seluruh program disosialisasikan secara terbuka dalam rapat wali murid.

Baca Juga: Menyamar Turis Jadi Kuli: 10 WNA Tiongkok Ditindak Tegas Imigrasi Jakut

Bahkan, ia menyebut anak-anak dari para Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Ombudsman yang menimba ilmu di SMAN 7 Padang juga turut membayar sumbangan komite tersebut.

"Orang-orang hukum tahu semua karena ini kebutuhan riil. Beliau-beliau tentu sudah membaca aturan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Makanya, tidak ada sekolah yang betul-betul gratis di Padang, semuanya berpartisipasi lewat sumbangan komite," pungkasnya.(Tim Media Nawacita Indonesia)