Di Balik Topeng Verifikasi Huntap Padangsidimpuan, Ratusan Miliar Dana Bencana Diduga Menguap Fiktif!

NAWACITAPOST.COM — Apa yang tampak seperti rapat birokrasi biasa di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, kini berubah menjadi sumbu peledak skandal kemanusiaan terbesar di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Rapat verifikasi dan validasi ulang data calon penerima bantuan Hunian Tetap (Huntap) yang semula diklaim sebagai langkah tertib administrasi, justru dibongkar habis-habisan oleh aktivis sebagai upaya sistematis untuk menutupi gunung es korupsi dana bencana.

Bukan lagi soal angka miliaran rupiah, melainkan gurita dugaan penyimpangan terstruktur yang melibatkan aliran dana lintas sektoral: dari meja Presiden, anggaran Provinsi, hingga jatah beras bulog bagi warga yang kelaparan.

Membuka Kotak Pandora: Angka Rp4 Miliar Hanya "Pemanis Bibir"

Selama ini, publik dinilai sengaja dikecohkan dengan narasi bantuan bencana senilai Rp4 miliar. Namun, fakta mencengangkan diungkap oleh Rajesh Simanungkalit Aktivis Kemanusiaan Tabagsel. Ia menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah pucuk kecil dari total anggaran fantastis yang mengalir ke Padangsidimpuan.

"Jangan tertipu dengan angka itu. Itu hanya puncaknya saja. Jika dihitung dari hulu, total dana penanganan bencana, perbaikan rumah, hingga pembangunan Huntap nilainya mencapai lebih dari Rp150 Miliar!" tegas Rajesh dengan nada tinggi, pada Sabtu (13/6/2026).

Berdasarkan investigasi lembaga kemanusiaan, berikut adalah estimasi gurita aliran dana ratusan miliar yang diduga mandek dan tidak pernah sampai ke tangan rakyat:

Bantuan Langsung Presiden dan APBN: Alokasi bertahap dua tahun terakhir untuk kedaruratan. (Warga masih telantar di zona bahaya).
Bantuan Khusus Gubernur Sumut: Pemulihan wilayah terdampak dan relokasi warga. (Proses relokasi berjalan sangat lambat).
Anggaran Dinas Sosial dan BNPB: Bantuan hidup dan tempat tinggal sementara. (Banyak warga mengaku tidak menerima haknya).
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD: Pembangunan perumahan layak huni (Huntap). (Proyek diduga kuat fiktif dan berjalan di atas kertas).
Logistik dan Pangan (Bulog): Ratusan ton beras dan bahan pokok darurat. (Dipangkas drastis saat pembagian ke masyarakat).

Modus Operandi: Rekayasa Data "Orang Mati" hingga Proyek Hantu

Rajesh membeberkan tiga modus operandi super rapi dan kejam yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum bermental mafia birokrasi:

1. Manipulasi Data Ghoib

Data penerima bantuan dimanipulasi secara ekstrem. Nama warga yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili tetap sengaja dicantumkan agar dana bisa terus dicairkan secara ilegal. Sementara itu, korban nyata yang rumahnya hancur lebur justru didepak dari daftar penerima.

2. Penyunatan Logistik Pengungsi

Kekejaman administrasi ini berdampak langsung pada perut rakyat. Jatah resmi beras Bulog yang seharusnya diterima sebanyak 25 hingga 50 kilogram per Kepala Keluarga (KK), disunat secara drastis di lapangan. Warga hanya menerima "remah-remah" sebesar 5 hingga 10 kilogram saja.

3. Indikasi Kuat Proyek Fiktif

Ini adalah dugaan pelanggaran paling fatal. Laporan progres pembangunan fisik—mulai dari perbaikan jalan lingkungan hingga sarana umum pendukung Huntap—tercatat selesai 100 persen dan anggarannya telah cair. Namun, begitu dicek ke lokasi, tidak ada satu pun batu atau aspal yang terpasang. Proyek tersebut murni fiktif!

Rapat Verifikasi: Benahi Sistem atau "Cuci Tangan"?

Terkait agenda verifikasi ulang yang mendadak dilakukan Pemkot Padangsidimpuan, Rajesh menatapnya dengan skeptis dan penuh kecurigaan. Ia mencium adanya aroma kepanikan dari pihak otoritas.

"Kami melihat ada dua kemungkinan: apakah ini langkah jujur, atau justru rapat ini diadakan untuk memperbaiki data yang sudah bocor agar tidak terlihat ada selisih jumlah dana yang menguap? Jangan sampai verifikasi ini hanya alat seremonial untuk menutupi skandal yang jauh lebih besar!" cetus Rajesh.