Jakarta, NAWACITAPOST.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS dengan nomor perundangan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Salinan aturan itu diunggah dalam laman resmi jdih.setneg.go.id. UU TPKS resmi diundangkan pada 9 Mei 2022. UU yang berisi 93 pasal ini resmi ditandatangani Presiden Jokowi pada 9 Mei 2022.

DPR sebelumnya telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2021-2022, Selasa (12/4). Rapat langsung dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

TPKS memasukkan sembilan jenis kekerasan seksual yang bisa dijerat pidana. Dari jumlah itu beberapa di antaranya merupakan jenis kekerasan seksual yang marak beberapa waktu terakhir di internet atau media sosial, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang diatur dalam pasal 14.

UU TPKS juga memasukkan tiga poin usulan masyarakat. Selain KSBE, dua sisanya yakni victim trust fund atau restitusi untuk korban, dan kaum disabilitas.

Pada Pasal 4 mengatur soal 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

1. Pelecehan seksual nonfisik;


2. Pelecehan seksual fisik;


3. Pemaksaan kontrasepsi;


4. Pemaksaan sterilisasi;


5. Pemaksaan perkawinan;


6. Penyiksaan seksual;

7.Eeksploitasi seksual;

8. Perbudakan seksual; dan


9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain 9 jenis pidana di atas, Pasal ini juga mengatur kalau beberapa tindakan lain juga termasuk kekerasan seksual. Di antaranya yaitu:

1. Perkosaan;


2. Perbuatan cabul;


3. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;


4. Perbuatan melanggar kesusilaarr yang

bertentangan dengan kehendak Korban;

5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;


6. Pemaksaan pelacuran;


7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;


8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;


9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan


10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.