Disisi yang sama, Usman prayitno, tokoh masyarakat Tenggilis Mejoyo menyatakan kebingungan. Ia bertanya, sebenarnya reses itu apa dan untuk siapa, karena selama ini masyarakat kurang merasakan hasil dari reses tersebut.
Menjawab beberapa pertanyaan warga, AH Thony menjelaskan bahwa fungsi Dewan dalam pembangunan fisik hanya menyerap aspirasi kebutuhan warga, dan hal itu sudah disampaikan setiap kali rapat koordinasi maupun Paripurna bersama Pemerintah Kota.
Mengenai hal ini, banyak masyarakat yang mengeluh bahwa sudah berulang kali dilakukan survey, diukur-ukur bahkan sampai 5 kali. Sudah tanda tangan di atas materai, dan disuruh buka rekening, eh aturannya diganti, pengajuan hibah tidak bisa dari RT.
" Dugaan kami, ini adalah politik anggaran dari birokrasi untuk mengalihkan anggaran, sehingga bisa mengerjakan proyek yang lain sesuai kepentingannya, " Ujar Thoni menduga-duga.
Untuk kebutuhan pelayanan warga pun, Ia menyadari banyak yang tidak terkoordinir. Hal ini dipastikan dipengaruhi masalah data yang kurang valid.
" Untuk ini kami mengusulkan agar RW lebih diberdayakan. Di masing-masing RW bisa dibuat kantor pelayanan yang disitu ditempatkan beberapa PNS yang bertanggung jawab," Usulnya.
Jadi kedepan tidak ada lagi data yang tidak sesuai, khususnya dalam hal pemberian bantuan.
" Mari kita satukan aspirasi ini, kita fikirkan solusinya dan kita buat gerakan, " Kata Thoni.
"Saat ini banyak kampung yang minta direvitalisasi, dan sesuai peruntukannya hal ini bisa diwujudkan melalui dana kelurahan, " Imbuhnya. (BNW)
