Sama dengan Habiba, Lutfiah menyatakan PSBB Jilid II belum sesuai harapan. Dikarenakan Pemerintah belum totalitas melaksanakannya. " Mungkin karena keterbatasan dana untuk masyarakat yang terdampak, dan kontrol pemerintah/gugus tugas dalam mendisiplinkan masyarakat belum berhasil meski sudah melalui cara persuasif dan humanis," ujarnya.
Penerapan PSBB Jilid III juga dinilai kurang efektif selama pelaksanaannya kurang disiplin. Ia menyarankan kalau bisa ada metode lain dan Pemkot harus lebih keras mensosialisasikan PSBB, Covid-19 dan akibatnya serta Protokol ke seluruh lapisan masyarakat agar mereka turut bertanggung jawab mejjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungannya.
Terkait bantuan, Lutfiah juga menyatakan belum merata karena database yang masih amburadul. Sarannya segera dievaluasi dan pendataan kembali untuk bantuan. Khususnya bagi masyarakat yang baru di-PHK, usaha kecil yang macet dan pedagang pasar yang tidak bisa berjualan karena pasar ditutup. Terutama untuk para pencari nafkah yang masuk karantina karena dinyatakan positif corona dan tidak bisa kerja.
3. Ajeng Wira Wati (Wakil ketua Komisi D dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya)
Tidak berbeda dengan kedua rekannya di DPRD Surabaya, Ajeng menilai penerapan PSBB jilid II belum maksimal, dan masih banyak mobilisasi manusia yang tidak sesuai protokol kesehatan.
Menurut Ajeng, masyarakat belum paham betul tentang bahaya covid 19 sehingga banyak yang tertular, padahal Rumah Sakit rujukan di Surabaya sempat dikatakan overload.
Selain itu Pemerintah dirasa masih kurang konsisten," Penegasan perlu dilakukan dari atas hingga bawah, tidak boleh setengah-setengah," ujarnya.
PSBB menurutnya harus dimanfaatkan untuk persiapan 'new normal' dan sebagai upaya penghentian penyebaran virus.
Ajeng berharap Pemkot menjalankan rekomendasi dari IDI untuk 3T (test, tracing dan treat) cepat dilakukan secara keseluruhan sehingga tahu semua kluster di surabaya kemudian cepat tertangani.
PSBB juga harus dibarengi dgn mengacu pada konsep objektif kedokteran. melaksanakan 3T (test, tracing dan treat) karena masih belum ada vaksin secara global belum ditemukan. Untuk itu baiknya pemerintah mempersiapkan sarana, prasarana dan SDM penanganan covid sebaik-baiknya.
" Rumah sakit ditambah, skema kuratif diubah sesuai arahan IDI, supaya tidak perlu mempesiapkan pemakaman massal," cakapnya.
Bantuan yang sudah diturunkan, Ajeng merasa belum maksimal. Menurutnya alangkah baiknya ada verifikasi ulang. " OPD yang terkait bersama dengan perangkat masyarakat harus menjalankan pendataan ulang," katanya.
Ajeng mengapresiasia adanya Kampung Wani Covid-19 ala Pemkot, namun ia berharap ada sinergi tidak hanya dengan masyarakat tapi juga dengan IDI dan Pemprov JawaTimur sehingga upaya tersebut dapat maksimal. (BNW)
