NAWACITAPOST.COM — Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi memulai langkah awal penyusunan rencana pembangunan jangka pendek melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2027.
Agenda krusial yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) ini berpusat di Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Senin (26/01/2026).
Hadir secara langsung untuk memastikan keterwakilan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa. Kehadirannya menjadi simbol sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan postur pembangunan yang tidak hanya sekadar angka, namun memiliki dampak nyata bagi warga Bekasi.
Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Nadih Arifin Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi
Menjaring Aspirasi dalam Wadah Inklusif
Forum ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tahapan strategis dalam siklus perencanaan daerah. Tujuannya jelas: menjaring masukan konstruktif dari seluruh lapisan pemangku kepentingan (stakeholders). Peserta yang terlibat mencakup:
- Unsur Pemerintah Daerah: Sebagai pelaksana teknis kebijakan.
- DPRD Kabupaten Bekasi: Sebagai representasi politik dan fungsi pengawasan.
- Akademisi: Memberikan sudut pandang ilmiah dan kajian mendalam.
- Dunia Usaha: Memberikan masukan terkait iklim investasi dan ekonomi makro.
- Tokoh Masyarakat: Memastikan kebutuhan akar rumput terakomodasi.
Dengan pendekatan partisipatif ini, diharapkan RKPD 2027 mampu menjawab tantangan riil di lapangan secara transparan dan akuntabel.
Fokus Kebijakan dan Isu Strategis 2027
Dalam diskusi intensif tersebut, para peserta membedah arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi fondasi Kabupaten Bekasi di tahun 2027. Beberapa poin inti yang menjadi pembahasan meliputi:
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Dirut BULOG Tinjau Produksi Beras di Maros
- Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan: Menyelaraskan pertumbuhan industri dengan daya dukung lingkungan.
- Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Program pengentasan kemiskinan dan pembenahan sektor kesehatan.
- Transformasi Digital: Optimalisasi layanan publik berbasis teknologi informasi.
- Ketahanan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan UMKM di tengah dominasi sektor manufaktur.
"Forum ini adalah ruang kolaborasi penting. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan dalam anggaran daerah nantinya benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inklusivitas pembangunan," ujar Budi Muhammad Mustafa di sela-sela kegiatan.
Peran Krusial DPRD dalam Fungsi Pengawasan
Kehadiran pimpinan DPRD dalam forum ini juga menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling).
Baca Juga: Menag Serukan Green Jihad, Zakat dan Wakaf Kini Diarahkan untuk Transisi Energi Bersih
DPRD berkepentingan memastikan bahwa rancangan awal ini selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah serta mampu merespons dinamika sosial-ekonomi yang berkembang.
Dengan terlaksananya Forum Konsultasi Publik ini, Pemkab Bekasi berharap dokumen RKPD 2027 yang akan disusun nantinya memiliki legitimasi kuat karena telah melewati proses uji publik dan sinkronisasi kepentingan yang mendalam, demi mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih maju dan sejahtera.
Artikel Terkait
Ketua DPRD Kota Bekasi Kawal Perencanaan Strategis Diskopukm TA 2027
Perkuat Kepercayaan Publik, Diskominfo Depok Didorong Sajikan Informasi Berbasis Data dan Riset
Jaga Daya Beli Saat Ramadan, Wali Kota Bekasi Resmikan Pasar Murah Bersubsidi 2026
Akselerasi Transformasi Digital 2027, Diskominfostandi Kota Bekasi Tajamkan Strategi SPBE dan Keamanan Informasi
Refleksi Satu Tahun Jakarta: Meletakkan Fondasi, Memulihkan Harapan di Bawah Kepemimpinan Pramono-Rano