Mamuju,NAWACITA-Seluruh layanan publik di Kemenkumham bisa diawasi lewat aplikasi. Ketidakpuasan dengan mengajukan aduan bisa dilayani paling lama lima hari. Aplikasi tersebut namanya e-lapor. Aplikasi berbasis website yang terkoneksi langsung dengan media sosial.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI), Bambang Wiyono, mengatakan, pengembangan pengawasan layanan publik tersebut sebagai langkah menuntun masyarakat bisa lebih mudah dalam mengurus keimigrasian, pendirian PT. Juga lebih paham dalam mengawasi layanan publik yang dirasakan tidak membuatnya puas.



“Selain ruang aduan, juga tersedia catatan persyaratan yang dibutuhkan dalam pelayanan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sehingga, masyarakat perlu paham persyaratan sebelum melakukan pengurusan berkas. Tidak langsung mengeluh jika memang kelengkapan berkas kurang. Aplikasi tersebut diciptakan langsung oleh kantor staf kepersidenan. Saat ini sudah ada sekitar 3.000 aduan se- Indonesia, bidang keimigrasian dan pemasyarakatan lebih dominan.

“Terutama dalam pengurusan paspor,” bebernya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Barat, Harun Sulianto, mengutarakan, hingga saat ini belum ada laporan yang pihaknya terima. Tetapi, itu belum puas baginya. Sebab, bisa jadi hal itu terjadi karena proses dengan pihak petugas di tiap kabupaten ada penyelewengan atau bermain mata. Atau metode laporan belum begitu dipahami masyarakat.

Untuk itu, Harun, menyampaikan agar masyarakat bisa lebih peka melapor jika itu memang dianggap kurang baik. Harapannya, pelayanan publik bisa lebih terbuka dan nyaman. Kehadiran mereka berdua juga didampingi langsung oleh, Kepala Divisi Administrasi Jusman.(Sumber: Radar Sulbar)