Namun demikian, Wapres K.H. Ma’ruf Amin menilai, sejumlah persoalan dalam pembangunan ketenagakerjaan di tanah air masih menjadi tantangan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.
“Lebih dari setengah penduduk bekerja masih berlatar pendidikan SMP ke bawah. Di samping itu, hampir 60% pekerja yang bergerak di sektor informal mengindikasikan tingkat produktivitas yang masih rendah,” katanya.
Selain itu, sambung Wapres, digitalisasi juga masih menjadi tantangan lain karena telah menimbulkan kesenjangan dan marginalisasi digital, khususnya bagi pekerja-pekerja yang tidak terampil. Oleh sebab itu, pada kesempatan tersebut, Wapres memaparkan beberapa strategi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, khususnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
“Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan agar memastikan penguatan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dari hulu sampai ke hilir, dari proses pelatihan, hingga ke tingkat penyerapan tenaga kerja dalam dunia kerja, termasuk untuk memastikan produktivitas tenaga kerja,” ungkapnya.
Kedua, Wapres menekankan pentingnya para pemberi kerja agar konsisten menjamin hak-hak pekerja, sekaligus mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan.
“Misalnya, dalam hal percepatan penurunan stunting, pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu cakupan layanan yang harus dipenuhi. Untuk itu, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi ibu menyusui,” contohnya.
Begitu pula, lanjut Wapres, dengan pemberian kesempatan bagi ibu bekerja untuk tetap bisa memastikan anak balitanya terpantau tumbuh kembangnya di Posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya.
Untuk strategi ketiga, Wapres menekankan kepada seluruh pelaku dunia usaha agar senantiasa mendorong pengembangan kompetensi dan karier pekerja, serta optimalisasi teknologi. Termasuk, mengedepankan prinsip inklusivitas, di antaranya dengan memberikan ruang dan kesempatan kerja yang adil bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta rekrutmen dengan prioritas pada tenaga kerja lokal.
