Soal Polemik MBG di Wilayah Karhutla, Kepala BGN Buka Suara

NAWACITAPOST.COM — Kebijakan pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan publik.

 

Hal ini mengemuka setelah sejumlah orang tua siswa di media sosial mengaku harus tetap mendatangi sekolah untuk mengambil jatah makanan anak mereka, meski kegiatan belajar-mengajar sedang diliburkan akibat kabut asap.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, membenarkan adanya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan terdampak karhutla yang meminta wali murid mengambil jatah MBG ke sekolah.

 

 

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi lantaran pengumuman libur sekolah akibat bencana asap disampaikan secara mendadak saat proses memasak di dapur MBG sudah berjalan.

“Jadi, karena ada karhutla, kemudian sekolahnya libur dan diumumkan di saat dapurnya sudah masak, gitu,” ujar Sudaryono kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Agustus 2026.

Sudaryono menjelaskan, bahan baku makanan yang telah dibeli dan dipersiapkan harus segera diolah agar tidak terbuang sia-sia.

“Dapur sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak kemudian di hari itu diambil,” lanjutnya.

 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengambilan MBG saat sekolah libur tersebut hanya berlangsung pada hari pertama insiden dan tidak berlanjut di hari-hari berikutnya.

“Itu besoknya sudah enggak lagi,” sambungnya.

Terkait skema operasional program di daerah rawan bencana, BGN menekankan akan selalu menyelaraskan kebijakan dengan arahan dari pemerintah daerah setempat.

“Jadi, terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah soal libur atau tidak libur. Kami mengikuti saja,” ujar pria yang kerap disapa Mas Dar itu.

 

Ia juga membantah tuduhan yang menyebut BGN memaksakan program MBG tetap berjalan di tengah ancaman bahaya kabut asap.

“Kami tidak pernah memaksa demi MBG walaupun karhutla, bukalah sekolah. Enggak,” tegasnya.

“Tapi intinya, kami serahkan SMA ke gubernur, kemudian SD-SMP di bupati. Kami serahkan, jadi begitu libur, maka MBG akan mengikuti,” tuturnya.

Sebelumnya, dinamika kebijakan MBG di tengah karhutla juga ramai diperbincangkan menyusul viralnya video Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo.

 

 

Dalam rekaman potongan rapat daring mengenai pembelajaran siswa dan MBG saat bencana asap, Reza sempat menyatakan, “Ketika sekolah diliburkan, berpengaruh juga berdampak pada dapur MBG, kantin-kantin mati.”

Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik dari pengguna media sosial. Menanggapi hal itu, Reza memberikan klarifikasi bahwa forum rapat tersebut sebenarnya juga berfokus pada pembahasan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) demi menjamin keselamatan dan kesehatan para siswa dari paparan kabut asap.