BLlTAR, NAWACITAPOST.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas intervensi pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Hingga September 2026, program Pasar Murah telah digelar sebanyak 118 kali di berbagai kabupaten/kota di Jatim.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan Pasar Murah ke-118 di Lapangan Brubuh, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Sabtu (5/9/2026). Warga antusias memanfaatkan pasar murah karena berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga di bawah pasar.
Khofifah mengatakan, pelaksanaan Pasar Murah secara masif bukan sekadar operasi harga, melainkan bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan.
Menurut Khofifah, daya beli yang terjaga akan membuat keluarga memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, pemerintah harus melakukan langkah antisipatif, bukan hanya turun tangan ketika terjadi kenaikan harga. Penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga pangan.
"Pemerintah harus hadir untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan dan harga tetap terjangkau. Jadi yang kita bangun bukan hanya respons ketika harga naik, tetapi sistem yang membuat masyarakat lebih terlindungi dari gejolak harga,” ujarnya.
Melalui Pasar Murah, Pemprov Jatim menghadirkan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah karena mendapatkan subsidi pemerintah provinsi. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk membantu stabilisasi harga dan inflasi di daerah.
Di Pasar Murah Blitar, beras premium dijual Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram.
Sementara itu, telur ayam ras dijual Rp20.000 per kemasan, bawang putih dan bawang merah masing-masing Rp6.000 per 250 gram, paket cabai Rp5.000 per 200 gram, serta daging ayam ras Rp32.000 per kemasan.
"Yang kita hadirkan adalah komoditas yang memang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan sehingga pengeluaran rumah tangga dapat lebih terjaga,” tutur Khofifah.
Khofifah menambahkan, intervensi Pemprov Jatim dilakukan secara komplementer dengan program pemerintah kabupaten dan kota. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pengendalian harga dan keterjangkauan pangan dapat berjalan lebih efektif di setiap daerah.
"Apa yang dilakukan provinsi dan kabupaten/kota bisa saling melengkapi dalam menjaga keterjangkauan pangan dan stabilisasi harga,” katanya.
Menurut Khofifah, capaian 118 kali Pasar Murah juga menunjukkan luasnya jangkauan kebijakan stabilisasi pangan Jatim. Program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga diperluas ke berbagai wilayah.
“Titik ke-118 kali ini menunjukkan bahwa ikhtiar menjaga keterjangkauan pangan terus kita lakukan dan kita perluas. Ini adalah bentuk komitmen agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur,” ujarnya.
