SURABAYA, NAWACITAPOST.COM — Penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan klasifikasi kesejahteraan berdasarkan desil kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Arjuna Rizky Dwi Krisnayana, menilai penerapan desil belum sepenuhnya menghadirkan kemanfaatan yang dirasakan langsung masyarakat.
Menurut Arjuna, persoalan paling serius muncul ketika perubahan atau ketidaksesuaian data desil berdampak pada akses warga terhadap sejumlah program perlindungan sosial. Ia mengaku menerima berbagai laporan warga yang merasa dirugikan setelah status kesejahteraannya berubah.
“Kalau saya lihat, kemanfaatannya untuk masyarakat itu belum ada dan malah merugikan. Itu menurut keyakinan saya. Karena saya belum pernah lihat ada laporan, ‘Pak, Alhamdulillah berkat desil ini saya semakin sejahtera, saya semakin makmur, saya semakin sehat, terjamin pendidikannya’. Belum ada,” kata Arjuna, saat rapat koordinasi bersama BPS dan Dinsos kota Surabaya, Rabu (2/9/2026).
Sebaliknya, kata dia, laporan yang diterimanya justru berkaitan dengan warga yang kehilangan atau kesulitan mengakses layanan sosial.
“Malah adanya laporan, ‘Pak, saya sekarang nggak bisa berobat karena PBI saya diblokir.’ Ada juga yang bilang anaknya sekarang di UGD, terus bayarnya bagaimana karena BPJS-nya dihilangkan. Ini yang kasihan,” ujarnya.
Arjuna juga menyinggung persoalan pendidikan. Menurutnya, terdapat warga yang mengaku kehilangan akses terhadap beasiswa setelah posisi desilnya berubah.
“Ada lagi yang bilang, ‘Pak, sekarang beasiswa saya dicabut karena saya sudah di desil 6.’ Banyak hal seperti itu,” ungkapnya.
Data Bukan Sekadar Angka
Kritik Arjuna muncul di tengah semakin kuatnya penggunaan DTSEN sebagai basis penentuan sasaran program pemerintah. Secara nasional, BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Dalam DTSEN, terdapat 10 desil, dengan desil 1 menggambarkan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah dan desil 10 kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Namun, BPS juga menegaskan bahwa posisi desil tidak ditentukan oleh satu indikator saja. Berbagai karakteristik sosial ekonomi dipertimbangkan secara bersama-sama dan data terus dimutakhirkan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, survei, pengecekan lapangan serta pembaruan dari masyarakat.
Justru mekanisme tersebut yang menurut Arjuna harus menjadi perhatian. Baginya, data tidak boleh berhenti sebagai angka di sistem apabila kondisi riil warga di lapangan berbeda.
“Itu kan cuma data. Tapi kenyataannya di masyarakat banyak yang seperti itu. Kita ini melihat bukan data-data kita, tetapi menurut masyarakat. Kalau masyarakat bilang kondisinya tidak sesuai, itu yang harus kita lihat,” tegasnya.
Persoalan Mengubah Desil
Arjuna mengaku persoalan lain yang menjadi keluhan adalah mekanisme perubahan desil. Ia menyebut pihaknya telah mempertanyakan persoalan tersebut dalam rapat DPRD sejak Februari lalu.
“Kemarin bisa verifikasi desil. Kita sudah bertanya-tanya dalam rapat sejak Februari, bagaimana cara mengubah desil. Ternyata masih lama, belum tentu juga bisa mengubah desil dari yang tinggi turun ke bawah,” katanya.
Padahal, menurut Arjuna, kondisi ekonomi seseorang dapat berubah secara cepat dan tidak selalu tercermin dalam data yang sudah ada.
