Ia memberikan contoh seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pengemudi ojek online sekaligus memiliki persoalan kesehatan.
“Ada yang single mom, bekerja sebagai ojol dan juga punya penyakit. Kakinya tidak bisa berjalan dengan lancar. Ini membuat saya miris,” ujarnya.
Dalam kasus semacam itu, Arjuna mengatakan pihaknya bersama pemerintah di tingkat kelurahan berupaya membantu warga mengecek status bantuan dan melakukan pengusulan melalui kanal yang tersedia. Namun, menurut dia, persoalannya adalah ketika proses perubahan data tidak secepat kebutuhan warga.
Pemerintah Sediakan Mekanisme Pembaruan
Secara resmi, pemerintah memang menyediakan mekanisme untuk memperbarui data. BPS pada Agustus 2026 menyatakan masyarakat yang menemukan data dirinya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah, antara lain melalui Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta kanal Cek DTSEN BPS.
Namun, pengajuan pembaruan tidak otomatis mengubah posisi desil, karena data tersebut harus melalui proses pemutakhiran dan penghitungan kembali.
Di Surabaya sendiri, Dinas Sosial sejak Juni 2026 telah menyediakan layanan pengurusan Surat Keterangan Desil secara online. Warga harus terdaftar dalam DTSEN dan menyiapkan dokumen pendukung seperti foto KK.
Pemkot Surabaya juga sebelumnya mencatat persoalan cukup besar dalam proses pemutakhiran DTSEN. Pada 31 Maret 2026, terdapat 148.537 KK yang sempat dinonaktifkan sementara karena tidak ditemukan dalam survei DTSEN. Setelah periode klarifikasi, jumlah tersebut menjadi 147.545 KK. Pemkot menyebut warga yang melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya dapat membuka kembali status nonaktif tersebut.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan DTSEN bukan sekadar persoalan administratif. Ketika data menjadi dasar menentukan siapa yang mendapatkan atau kehilangan intervensi pemerintah, kesalahan atau keterlambatan pemutakhiran dapat berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Jangan Sampai Data Mengalahkan Kondisi Riil
Arjuna menilai pemerintah harus memastikan sistem pendataan tidak justru menciptakan rantai birokrasi baru bagi masyarakat miskin.
“Kalau semuanya harus cek bansos, melaporkan, kemudian lewat kelurahan, berarti buat apa ada cabang-cabang di daerah kalau akhirnya semuanya harus kembali ke pusat?” kritiknya.
Menurut dia, sistem seharusnya mampu memberikan ruang koreksi yang cepat ketika kondisi faktual warga tidak sesuai dengan data.
“Kalau ada masyarakat yang datanya tidak sesuai dengan desil, seharusnya bisa langsung diproses. Oh, ini berarti memang kondisinya tidak sama. Itu menurut keyakinan saya,” kata Arjuna.
Sorotan tersebut menjadi penting karena Pemkot Surabaya sendiri menggunakan kategori desil dalam sejumlah program bantuan. Misalnya, Perwali Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 mengatur bantuan biaya perkuliahan/pendidikan bagi keluarga miskin atau pramiskin serta warga yang masuk Desil 1–5 DTSEN. Besarannya antara lain Rp2,5 juta per semester untuk biaya pendidikan dan uang saku Rp300 ribu per bulan selama 10 bulan.
Dengan demikian, ketika posisi desil berubah, konsekuensinya bukan sekadar perubahan angka dalam database. Desil dapat berpengaruh terhadap pintu masuk warga menuju program bantuan tertentu.
Karena itu, Arjuna meminta pemerintah tidak menjadikan data sebagai satu-satunya ukuran tanpa memastikan kondisi nyata masyarakat.
