NAWACITAPOST.COM — Komisi VI DPR RI memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk segera menyusun langkah kontingensi guna mengantisipasi gejolak geopolitik global yang kian memanas.
Dinamika di kawasan Timur Tengah, khususnya potensi gangguan pada jalur logistik vital di Selat Hormuz, dinilai menjadi ancaman nyata bagi stabilitas pasokan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (6/3/2026).
Legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golongan Karya (Golkar) ini menekankan bahwa ketergantungan pada jalur distribusi energi global membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal jika tidak dibentengi dengan strategi mitigasi yang matang.
Baca Juga: Hadapi Gejolak Global Konflik Timur Tengah, Gubernur DKI Jakarta Instruksikan Penguatan Ekonomi
Ancaman Jalur Distribusi dan Urgensi Simulasi Krisis
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, menyoroti bahwa konflik geopolitik saat ini telah memasuki fase yang mengkhawatirkan bagi ketahanan energi nasional. Gangguan pada titik-titik krusial distribusi energi dunia dapat memicu efek domino yang langsung dirasakan oleh konsumen di Indonesia.
"Ancaman terhadap ketersediaan stok BBM kita sudah ada di depan mata. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Pemerintah wajib menyiapkan strategi antisipasi melalui berbagai simulasi dan skenario krisis," tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Anggia menambahkan bahwa pemerintah harus memiliki "Rencana B" yang konkret jika terjadi hambatan pada rantai pasok utama. Analisis mendalam mengenai skenario alternatif sangat diperlukan agar ketika terjadi gangguan pasokan, otoritas terkait sudah mengetahui langkah taktis yang harus diambil tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Meluruskan Mitos Cadangan 24 Hari: Kapasitas Storage vs Ketahanan Stok
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto, mencoba meluruskan persepsi publik yang sering keliru mengenai angka cadangan BBM nasional. Selama ini, isu yang berkembang menyebutkan stok BBM Indonesia hanya cukup untuk 20 hingga 30 hari, yang sering kali memicu kekhawatiran akan kelangkaan.
Firnando menjelaskan bahwa angka tersebut sebenarnya merujuk pada kapasitas penyimpanan (storage capacity) yang dimiliki infrastruktur energi Indonesia saat ini, bukan total volume energi yang bisa diakses negara.
"Masyarakat perlu memahami secara tepat. Stok sekitar 24 hari itu adalah batas kapasitas penyimpanan yang kita miliki di tangki-tangki kita. Bukan berarti cadangan energi kita hanya segitu," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan ekspansi infrastruktur penyimpanan agar Indonesia mampu menampung stok dalam jumlah yang jauh lebih besar di masa depan.
Diversifikasi Impor dan Beban Subsidi APBN
Sebagai langkah preventif mengurangi ketergantungan pada satu kawasan, Firnando memaparkan bahwa Indonesia telah melakukan diversifikasi sumber impor energi.